HEBAT...!!!! DPRD SANGIHE TIDAK LAKSANAKAN LKPJ BUPATI 2015

Mitra Kawanua FM -  Hebat……mungkin itu kalimat yang bisa ditujukan pada personil DPRD Sangihe. Diduga karena kepentingan partai tertentu sehingga LKPJ Bupati Sangihe 2015 tidak dilaksanakan.

Hal tersebut terungkap saat wawancara secara ekslusif wartawan Radio Mitra Kawanua personil DPRD Sangihe yang juga Ketua Komisi B Ferdy Panca Sinedu di salah satu kawasan bisnis ternama di Kota Manado di sela sela pelaksanaan Legislatif Expo 2106. Dikatakan olehnya secara pribadi dan partai dirinya menyesal perihal tidak dilaksanakannya LKPJ Bupati Tahun 2015 ini karena menurutya agenda tersebut adalah agenda penting legislatif untuk mengevaluasi kinerja eksekutif disepanjang tahun 2015 ini.

Saat ditanyakan apakah Partai Gerindra secara kelembagaan pernah menanyakan secara langsung pada pimpinan dewan perihal tidak dilaksanakannya LKPJ ini,’’Panca’’sapaaan akrabnya mengatakan sampai saat ini tidak ada jawaban resmi dari pimpinan dewan terkait hal tersebut.

Lebih lanjut’’Panca’’mengatakan sebenarnya bukan wewenang legislatif untuk mengkomunikasikan hal ini dengan eksekutif, namun yang di sesalkan olehnya sebenarnya LKPJ tersebut sudah dimasukkan oleh pihak eksekutif hanya pihak legislatif sendiri yang terkesan enggan melaksanakannya, padahal menurut amanat UU kalau dalam 30 hari tidak dilaksanakan, DPRD dianggap menerima LKPJ tersebut tanpa catatan.

Seperti diketahui pimpinan DPRD Sangihe saat ini memiliki partai yang sama dengan partai dari Bupati yang saat ini menjadi Bupati di Kabupaten Sangihe, dan diduga hal tersebut erat kaitannya dengan kepentingan dari partai penguasa tersebut.

Sementara itu pengamat politik Max Rembang mengatakan bahwa tidak dilaksanakannya LKPJ Bupati Sangihe Tahun 2015 tersebut secara etika politik sangatlah tidak baik, karena menurutnya LKPJ adalah ukuran legislatif untuk menilai kinerja eksekutif, dan kalau tidak dilaksanakan wajar kalau ada pemikiran dari Partai Gerindra bahwa ada sesuatu yang disembunyikan terkait kinerja eksekutif sehingga agenda LKPJ tersebut tidak dilaksanakan. 

Dirinya  mengatakan sesuai dengan mekanisme dewan, Partai Gerindra bisa mempertanyakan lewat paripurna terkait hal tersebut. Bila sekiranya tidak ada jawaban logis tentang tidak dilaksanakannya LKPJ tersebut, Partai Gerindra bisa menempuh jalur hukum untuk menelusuri kemungkinan adanya sesuatu yang disembunyikan oleh pihak eksekutif sehingga pihak legislatif tidak melaksanakan LKPJ tersebut yang kebetulan pimpinannya nota bene berasal dari partai yang sama yaitu PDI-perjuangan.

(RobyKumaatMononimbar)