BOY TUMIWA: 16 RANPERDA SEMUANYA PRIORITAS

Mitra Kawanua FM- Ketua Baleg Boy Tumiwa kepada media saat diwawancarai di ruang kerjanya di Komisi 3 Deprov Sulut Senin,30 Mei 2016, mengatakan bahwa sebagai ketua baleg (Badan Legislasi) dirinya tetap yakin DPRD Sulut mampu menyelesaikan target 16 ranperda yang disampaikan oleh Ketua DPRD Andrei Angouw saat paripurna beberapa waktu yang lalu.

Saat ditanyakan apakah dari sekian ranperda yang sedang dibuat oleh dewan, apakah ada yang di prioritaskan untuk di selesaikan, di jawab oleh Personil Deprov Sulut yang mengantikan Frangky Wongkar  ini, bahwa semua ranperda yang sedang di buat oleh dewan ini adalah prioritas.

Diakui oleh Boy Tumiwa memang salah satu kelemahan pansus bentukan dewan ini ialah tidak adanya batas waktu SK dari pansus ini, sehingga sulit untuk mengukur sejauh mana kinerja dari pansus ini,” ujarnya.

Kendala lainnya menurut Boy Tumiwa adalah pembahasan pansus sering terpotong dengan agenda-agenda lain yang ada di dewan karena personil pansus juga sebagian besar adalah AKD (Alat Kelengkapan Dewan) sehingga saat AKD mempunyai agenda lain disaat bersamaan ada pembahasan di pansus, otomatis pansus harus mengalah, ujar personil dewan yang dikenal dengan wartawan ini.

(RobyKumaatMononimbar)

Read More

HEBAT...!!!! DPRD SANGIHE TIDAK LAKSANAKAN LKPJ BUPATI 2015

Mitra Kawanua FM -  Hebat……mungkin itu kalimat yang bisa ditujukan pada personil DPRD Sangihe. Diduga karena kepentingan partai tertentu sehingga LKPJ Bupati Sangihe 2015 tidak dilaksanakan.

Hal tersebut terungkap saat wawancara secara ekslusif wartawan Radio Mitra Kawanua personil DPRD Sangihe yang juga Ketua Komisi B Ferdy Panca Sinedu di salah satu kawasan bisnis ternama di Kota Manado di sela sela pelaksanaan Legislatif Expo 2106. Dikatakan olehnya secara pribadi dan partai dirinya menyesal perihal tidak dilaksanakannya LKPJ Bupati Tahun 2015 ini karena menurutya agenda tersebut adalah agenda penting legislatif untuk mengevaluasi kinerja eksekutif disepanjang tahun 2015 ini.

Saat ditanyakan apakah Partai Gerindra secara kelembagaan pernah menanyakan secara langsung pada pimpinan dewan perihal tidak dilaksanakannya LKPJ ini,’’Panca’’sapaaan akrabnya mengatakan sampai saat ini tidak ada jawaban resmi dari pimpinan dewan terkait hal tersebut.

Lebih lanjut’’Panca’’mengatakan sebenarnya bukan wewenang legislatif untuk mengkomunikasikan hal ini dengan eksekutif, namun yang di sesalkan olehnya sebenarnya LKPJ tersebut sudah dimasukkan oleh pihak eksekutif hanya pihak legislatif sendiri yang terkesan enggan melaksanakannya, padahal menurut amanat UU kalau dalam 30 hari tidak dilaksanakan, DPRD dianggap menerima LKPJ tersebut tanpa catatan.

Seperti diketahui pimpinan DPRD Sangihe saat ini memiliki partai yang sama dengan partai dari Bupati yang saat ini menjadi Bupati di Kabupaten Sangihe, dan diduga hal tersebut erat kaitannya dengan kepentingan dari partai penguasa tersebut.

Sementara itu pengamat politik Max Rembang mengatakan bahwa tidak dilaksanakannya LKPJ Bupati Sangihe Tahun 2015 tersebut secara etika politik sangatlah tidak baik, karena menurutnya LKPJ adalah ukuran legislatif untuk menilai kinerja eksekutif, dan kalau tidak dilaksanakan wajar kalau ada pemikiran dari Partai Gerindra bahwa ada sesuatu yang disembunyikan terkait kinerja eksekutif sehingga agenda LKPJ tersebut tidak dilaksanakan. 

Dirinya  mengatakan sesuai dengan mekanisme dewan, Partai Gerindra bisa mempertanyakan lewat paripurna terkait hal tersebut. Bila sekiranya tidak ada jawaban logis tentang tidak dilaksanakannya LKPJ tersebut, Partai Gerindra bisa menempuh jalur hukum untuk menelusuri kemungkinan adanya sesuatu yang disembunyikan oleh pihak eksekutif sehingga pihak legislatif tidak melaksanakan LKPJ tersebut yang kebetulan pimpinannya nota bene berasal dari partai yang sama yaitu PDI-perjuangan.

(RobyKumaatMononimbar)

Read More

Dirlantas Polda Sulut : Tingkat Kecelakaan Menurun di 2016

Mitra Kawanua FM - Terkait Operasi Patuh Samrat yang sudah berjalan selama seminggu terakhir ini, bertempat Dirlantas Polda Sulut, Polda Sulut mengadakan presscon terkait hasil Operasi Patuh Samrat. Dalam presscon tersebut terungkap bahwa kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Manado mulai menurun di tahun 2016. 

Dalam keterangannya Dirlantas mengatakan Jajaran Direktorat Lalu-lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Utara telah berupaya keras untuk mengurangi tingkat kecelakaan yang sering terjadi. Kali ini kepolisian melakukan operasi di daerah sekitaran Patung Samrat, selama seminggu kemarin. Dir Lantas Polda Sulut Komisaris Besar Polisi Subandriya SH, MH, selaku pimpinan tertinggi di jajaran Lantas se-Sulut memberikan pernyataan bahwa mereka telah mensurvei dan mendapatkan hasil operasi yang di lakukan selama seminggu kemarin. Lanjut beliau mengatakan, hasil survey kali ini di dominasi oleh faktor manusia. Namun  kepolisian tak hanya akan mendata atau mensurvei, tapi akan melakukan sebuah tindakan dalam menyikapi adanya kecelakaan lantas karena factor manusia.

Dir Lantas Polda Sulut Komisaris Besar Polisi Subandriya SH, MH,  juga menyinggung soal infrastruktur yang ada di kota Manado. Beliau mengatakan   peranan infrastruktur tak hanya dari kepolisian lalu lintas saja namun ada dari berbagai pihak didalamnya seperti  Dishub, Tata Kota, dan Balai Jalan. Dalam hal ini, infrastruktur kepolisian lalu lintas hanya sebagai faktor pendukung yang memberikan saran dan kritik mengenai tata kota bukannya mendominasi. Begitu pula dengan infraktruktur yang berhubungan dengan  rambu rambu lalu lintas.

Terkait dengan "one way traffic" Dirlantas Polda Sulut berharap ada payung hukum berupa perwako agar pihak kepolisian sendiri ada kejelasan dalam memberikan  penjelasan pada masyarakat.

(RobyKumaatMononimbar)

Read More

KPID Sulut Menggelar Sosialisasi "Mewujudkan Penyiaran Sehat dan Berkualitas di Era Konvergensi"

Mitra Kawanua FM - Bertempat di Auditorium RRI Malalayang, Rabu, 26 Mei 2016, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Utara menyelenggarakan sosialisasi peran dan fungsi KPID dengan tema “Mewujudkan Penyiaran Sehat dan Berkualitas di era Konvergensi”.

Hadir dalam acara sosialisasi ini diantaranya Ketua Komisi I DPRD Sulut Ferdinand Mewengkang, Ketua KPI Pusat Judhariksawan, Ketua KPID Sulut Olga Peleng, Wakil Gubernur Sulut yang di wakili Star Wowor Staf Ahli Gubernur Sulut Bidang Hukum dan Pemerintahan, serta segenap perwakilan lembaga penyiaran publik swasta serta beberapa instansi terkait yang membidangi penyiaran dan komunikasi se-kabupaten/kota di Sulut

Dalam sambutan yang di bacakan staf ahli Staf Ahli Gubernur Sulut Bidang Hukum dan Pemerintahan Star Wowor, Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw menekankan “informasi” merupakan salah satu hal penting dan penentu daya saing diri, bangsa dan negara. Kita dapat bersaing, jika kita menguasai informasi. “Siapa yang menguasai informasi, dialah yang menguasai Dunia”, demikian salah satu kalimat dalam sambutannya.

Ketua KPI Pusat Judhariksawan juga di beri kesempatan dalam membawakan materi dengan tema “Broadcasting, Digitalization, and Media Convergence”. Dalam membawakan materinya Judhariksawan mengatakan bahwa media harus lebih kreatif menyikapi era konvergensi media saat ini, agar dapat bertahan bahkan menang dalam persaingan bisnis media. Beberapa hal yang harus dilakukan diantaranya media harus memiliki konten-konten program yang bisa disiarkan di beberapa media atau “multi broadcast content”, media juga harus membangun pendengar atau penonton yang loyal.  Media juga musti lebih kreatif membaca situasi dimana masyarakat  mendapatkan informasi di mana dan kapan saja.

"siapa yang menguasai informasi, dialah yang menguasai dunia"

Hal menarik menurut data tahun 2014, dari 251 juta lebih penduduk Indonesia, 72 juta merupakan pengguna internet, 62 juta pengguna internet aktif, dan menariknya 281 juta lebih akses mobile atau hanphone yang ada. Ini berarti setiap penduduk Indonesia memiliki hanphone lebih dari satu. Dari kondisi ini setiap media penyiaran harus bisa mencermati dan memanfaatkannya sehingga media penyiaran bisa memenangkan persaingan bisnis.  

Sosialisasi ini mendapat tanggapan yang sangat positif dari segenap undangan yang ada. Terlihat segenap undangan yang terdiri dari lembaga-lembaga penyiaran serta instansi terkait, terlibat dialog interaktif dengan para pembawa materi.

Read More

Miris!!! Motor Dinas Pemkot Manado Dipakai Untuk Operasional Media

Mitra Kawanua FM - Tindakan tidak terpuji di lakukan oleh salah satu pimpinan media yang diduga merupakan salah satu dari personil satgas gempita, dimana satu unit kendaraan dinas yang notabene milik pemerintah kota Manado tidak di gunakan sebagaimana fungsinya

Salah satu kendaraan dinas yang diduga milik di lingkup Pemerintahan Kota Manado digunakan oleh salah satu oknum wartawan untuk operasional sehari-hari, saat di tanyakan pada oknum wartawan tersebut siapa pemilik kendaraan tersebut di jawab oleh oknum tersebut milik dari Pemred (pemimpin redaksi ) media tersebut.

Sungguh suatu hal yang sangat memiriskan ketika media yang nota bene dilibatkan dalam Satgas yang berfungsi untuk peningkatan penegakan kerja ASN khususnya di Kota Manado, mempraktekkan hal yang seharusnya ditegakkan oleh SATGAS dimaksud

Read More

Asisten II Pemkot Manado Drs. Rum Usulu Membuka Rakerkes Kota Manado

Mitra Kawanua FM- Bertempat di Sintesa Peninsula Hotel Manado, Rapat kerja Kesehatan Kota Manado yang berlangsung 2 hari 24-25 mei 2016 dibuka tadi malam oleh Asisten 2 Pemkot Manado Drs. Rum Usulu mewakili walikota manado Vecky Lumentut. Tema yang diusung rakerkes kota Manado tahun ini adalah ‘keluarga sehat pilar utama bangsa yang kuat’.

                                        

Kepala Dinas Kesehatan Kota Manado dr. Robby Mottoh dalam sambutanya mengatakan meningkatnya pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di masyarakat merupakan salah satu sasaran strategis yang dicapai dalam pembangunan kesehatan di kota manado, program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran itu adalah promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Sementara itu Walikota Manado Vecky Lumentut dalam sambutanya yang dibacakan oleh  Asisten 2 Pemkot Manado bagian perekonomian dan pembangunan Drs Rum Usulu mengatakan, diperlukan profesionalinse aparatur sipil negara di bidang kesehatan, walikota juga mengajak semua pihak untuk menyamakan persepsi dalam penerapan kebijakan maupun program agar masalah kesehatan di kota manado dapat ditanggulangi dengan efektif.

Rapat kerja kesehatan daerah kota manado yang berlangsung 2 hari ini diikuti oleh perwakilan dari puskesmas, KIA, Dokter Fungsional, unsur kelurahan dan juga perwakilan 6 rumah sakit yang bekerjasama dengan Pemkot Manado.

   (FerryTumimomor)

Read More

James Karinda, Fani Legoh : Plt Rektor UNIMA Cacat Hukum

MITRAKAWANUAFM - Ketua serta Sekretaris Komisi IV Deprov Sulut James Karinda dan Fani Legoh menyoroti Plt Rektor Unima yang menurut keduanya cacat hukum. Karinda mengatakan menjadi kebiasaaan pusat yang selalu memanfaatkan permasalahan di daerah untuk menempatkan wakil mereka di daerah. Menurut  James saat di wawancarai oleh Media di ruang kerjanya di Komisi IV Deprov Sulut, Senin,23 Mei 2015, Unima harus dipimpin oleh putra daerah, namanya saja universitas manado tapi di pimpin oleh orang dari luar, apalagi dia sudah terpilih secara demokratis, jadi “harus" di lantik, .

Senada dengan James Karinda, Fani Legoh Sekretaris Komisi IV juga mengatakan bahwa Penunjukan Plt Rektor Unima cacat hukum, sudah jelas diatur dalam Permen Dikti No I Thn 2015 pasal 11 ayat 1 yang intinya mengatakan apabila terjadi pemberhentian rektor sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri menetapkan salah satu pembantu rektor untuk meneruskan sisa masa jabatan rektor. Menurut Fani persoalan rektor terpilih bermasalah yang sama dengan rektor yang diberhentikan itu masalah nanti, yang penting di lantik dulu rektor terpilih.

Sementara itu pendapat sedikit berbeda dikemukakan akademisi Jerry Massie mengatakan bahwa walaupun secar yuridis formal hal tersebut sudah di atur dalam Pemen Dikti No I Thn 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor, bisa saja Kemenristekdikti mempunyai pertimbangan lain, apalagi menurutnya jajaran setingkat dibawah rektor juga diduga terkontaminasi dengan permasalahan yang dialami oleh rektor, maka untuk menjaga situasi tetap kondusif Kemenristek Dikti melakukan kebijakan lain.

Lanjut menurut Jerry Massie putusan menteri ini sifatnya situasional di mana menteri juga harus menjaga agar suasana tetap kondusif, sebab bagaimanapun menurut Jerry Massie merekalah yang punya otoritas. 

Tapi yang pasti apapun yang terjadi terkait Unima, dirinya sependapat dengan James Karinda dan Fani Legoh ini adalah tamparan keras untuk dunia pendidikan di Sulawesi Utara dan berharap ini jadi pelajaran agar kedepannya tidak terulang lagi, sehingga kualitas pendidikan di Sulawesi Utara akan terus meningkat. 

(RobyKumaatMononimbar)

Read More

Sipil Dilarang Menggunakan Atribut "Turn Back Crime", Sanksi Pidana Menanti

MITRAKAWANUAFM - Beredar luasnya atribut "TurnBack Crime" yang dikenakan masyarakat umum, ternyata mengundang perhatian pihak kepolisian. Seperti yang di lansir dari AntaraNews, Senin, 23 Mei 2016, Kapolri Jendral Badrodin Haiti dikabarkan telah mengeluarkan surat larangan masyarakat atau sipil menggunakan atribut berkenaan dengan "TurnBack Crime".

Jenis baju yang dilarang itu, pakaian berwarna biru dongker bertuliskan Trun Back Crime disertai tulisan polisi atau atribut Polri. Jenis baju ini dikhususkan hanya untuk anggota Polri dan petugas Interpol

Bahkan bagi masyarakat yang melanggar larangan tersebut akan terkena sanksi pidana kurungan selama tiga bulan. Larangan ini di keluarkan karena aribut tersebut sering disalahgunakan bahkan untuk memperlancar tindak kejahatan.

Sebut saja ada kasus di Lampung dimana anggota Brimob gadungan yang terlibat dalam kasus pencurian dengan pemberatan spesialis mengincar sasaran sepeda motor, dengan modus operandi berkeliling mencari target anak di bawah umur yang tengah mengendarai sepeda motor. Tersangka mencuri sepeda motor dengan mengaku sebagai anggota Brimob, dengan berbekal baju kaos bertuliskan "Turn Back Crime".

Dengan bermodalkan kaos itu, pelaku berkeliling mencari target anak-anak di bawah umur yang berkendaraan sepeda motor, setelah mendapatkan target, pelaku langsung menanyakan kelengkapan surat kendaraan dan jika tidak ada lalu mengambil sepeda motor tersebut.

(MitraKawanuaFM/AntaraNews)

Read More

OHLERS : IJIN UNTUK PENAMBAHAN INDOMARET DAN ALFAMARET UNTUK SEMENTARA DIHENTIKAN

MITRAKAWANUAFM- Menjamurnya retail Indomaret dan Alfamaret ternyata mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Manado. Seperti dikatakan Kaban BP2T Julises Ohlers untuk perijinan Indomaret dan Alfamaret secara aturan pihaknya menerima untuk permohonan untuk usaha, tapi mengingat adanya beberapa keluhan dari masyarakat sehingga saat ini dihentikan dulu ijin untuk penambahan Indomaret dan Alfamaret.

Ohlers yang diwawancarai belum lama ini juga mengungkapkan akan diadakan kajian untuk melihat apakah masih layak atau tidak penambahan Indomaret dan Alfamaret dan juga akan diundang instansi teknis untuk mengadakan rapat dalam rangka penghentian sementara perijinan Indomaret dan Alfamaret.
(FerryTumimomor) 

Read More

"Kebablasan", Itu kata ASN untuk sebagian personil "Satgas Gempita"

MITRAKAWANUAFM - Pernyataan Walikota GS Vicky Lumentut saat peresmian Kantor Camat Tikala tentang "SATGAS GEMPITA"  Sabtu  21/4-2016, memantik  reaksi  dari beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya diruang lingkup pemerintahan Kota Manado.

Saat memberikan sambutan Walikota mengatakan dirinya membaca di sejumlah media banyak yang mengeluhkan kinerja dari SATGAS GEMPITA.  Ada yang mendukung, namun ada juga yang sinis mengatakan, "apa ini beking-beking ini? ". Setelah walikota telusuri yang "ba bataria" ini ternyata mereka yang dapa tangka oleh Tim SATGAS GEMPITA. So dorang ini yang terima gaji dari rakyat mar malas datang di kantor.

Pernyataan diatas ternyata memantik reaksi sejumlah ASN, mereka mengatakan inisiatif Pak Walikota membentuk SATGAS GEMPITA patut diapresiasi, namun saat turun lapangan ada beberapa personil yang kebablasan dalam menjalankannya tugas. Ada beberapa personil seperti orang yang tidak beretika saat turun sidak sampai main ancam.

Harus di ingat ada beberapa ASN yang "Tupoksi"-nya sewaktu waktu harus turun langsung kepada masyarakat, atau dalam kondisi tertentu tiba tiba kami harus pulang kerumah karena anak sakit atau ada halangan lain. Bersamaan dengan itu SATGAS GEMPITA datang sidak ke kantor lantas disaat bersamaan kami di telepon harus ada di kantor. Disitulah kadang terjadi beda persepsi antara SATGAS dan ASN yang kena sidak. ".. Ada beberapa tugas di kantor yang tidak bisa didelegasikan, jadi harus kami yang menghandel, jadi tolong jangan langsung menjustifikasi bahwa kami jalan jalan pada jam kerja atau tidak disiplin..' ujar salah satu ASN.

"Sekali lagi ada kondisi kondisi tertentu yang mengharuskan kami harus ada diluar kantor saat jam kerja, bisa karena Tupoksi bisa juga karena sesuatu yang sifatnya mendadak," ujar sumber yang namanya dirahasiakan oleh media yang menulis berita ini.

"Saya pribadi dalam menjalankan tugas sangat fleksibel kalau ada warga yang sangat membutuhkan tanda tangan, saya juga membuka pintu rumah saya walaupun itu sudah di luar jam kerja" , ujarnya lagi.

Pun saat mewawancarai beberapa ASN lainnya mereka sangat mendukung program Walikota mengenai SATGAS GEMPITA tapi tolong jangan kebablasan dalam menjalankan tugas apalagi sampai ada yang main ancam. Jangan karena kinerja dari segelintir Personil satgas yang "kebablasan" dalam menjabarkan tugasnya, niat baik Pak Walikota dalam mengontrol kinerja ASN ternodai, ujar sumber tersebut.

(RobbyKumaatMononimbar)

Read More

TERKAIT PENCOPOTAN REKTOR UNIMA, YONGKI LIMEN KATAKAN REKTOR "TIDAK WARAS"

MITRAKAWANUAFM- Terkait dengan pencopotan Rektor Unima Tondano, Prof DR Pilotus Tuerah DEA, oleh Menristekdikti beberapa waktu lalu perihal penyalahgunaan aturan kuliah kelas jauh yang diadakan Unima Tondano, mendapat tanggapan serius dari salah satu anggota legislator DPRD Sulut, Yongkie Limen.

Menurut politisi yang diusung oleh partai berlambang beringin ini dibukanya kuliah kelas jauh oleh sang rektor jelas-jelas sudah menyalahi aturan. "..Pasti pak rektor tahu aturan, kalau memang melanggar yang jelas kan jangan diadakan kelas jauh," ujarnya.

Limen juga menyayangkan efek dari diberlakukannya kuliah kelas jauh, karena menurutnya hal ini tentunya merugikan mahasiswa yang ikut dalam kelas jauh tersebut.

"Yang jadi problem mahasiswa yang sudah memiliki ijazah, ijazah mau dikemanakan," ungkap Limen.

Disentil mengenai adanya jurusan yang tidak diakui oleh Dikti, yaitu jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Limen mengatakan kalau sang Rektor sudah tidak waras alias gila. " Pak Rektor kan tau aturan, berarti beliau tidak waras alias gila ", sudah tau melanggar aturan kok diadakan itu gila namanya, " ujar Yongki pada awak media saat diwawancarai di ruang kerjanya di Komisi 4 Deprov Sulut, Jumat, 20 Mei 2016. Ia berharap kasus ini bisa diungkap secara tuntas, agar tidak ada lagi mahasiswa yang dirugikan

(RobbyKumaatMononimbar)

Read More

KAPOLRI SAMBANGI SULUT, POLDA SULUT RENCANA NAIK TIPE A

MITRAKAWANUAFM- Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, hari ini, Jumat, 20 Mei 2016, dalam kunjungan kerjanya di Polda Sulawesi Utara di jadwalkan akan melakukan beberapa kegiatan di wilayah kerja Polda Sulawesi Utara. Hal ini di sampaikan oleh Kapolda Sulawesi Utara saat Konferensi Pers terkait Kunjungan Kapolri tersebut di Ruang Rapat Utama Polda Sulut beberapa hari yang lalu.

Terkait kunjungan tersebut Kapolda mengatakan Polda Sulut Akan mengerahkan sekitar 500 personil polisi untuk mengantisipasi gangguan yang bisa terjadi dalam kunjungan Kapolri tersebut. Saat ditanyakan apakah kunjungan Kapolri tersebut erat kaitannya dengan rencana beralihnya Polda Sulut dari Polda Tipe A menjadi Polda Tipe B, Kapolda Wilmar Marpaung menjawab, ..”kita lihat saja nanti apa yang akan disampaikan Kapolri dalam kunjungannya..”.

(RobbyKumaatMononimbar)

Read More

VASEKTOMI MULAI JADI PILIHAN PRIA YANG INGIN BER- KB

MITRAKAWANUAFM - Di kalangan masyarakat, Program Keluarga Berencana lebih di kenal khusus kaum wanita saja. Meskipun Progran KB untuk pria seperti vasektomi sudah ada, namun kaum pria masih enggan melakukannya. Untuk itulah saat ini pemerintah mulai mengalakkan kembali Program Keluarga Berencana untuk pria.  Pemerintah melalui BKKBN Provinsi Sulut saat ini gencar memperkenalkan kembali Program KB untuk kaum Pria yang dinamakan MOP (Medis Operasi Pria) atau yang lebih dikenal dengan Vasektomi. 

Seperti dijelaskan dr. Yano Manarisip, salah satu dokter yang biasa menangani operasi vasektomi. Saat diwawancarai oleh reporter Radio Mitra Kawanua, dirinya mengatakan kalau produk KB ini masuk dalam Produk KB Mantap, yang artinya pasangan suami istri sudah mantap untuk tidak ingin memiliki anak lagi.

Kepala Staf Bagian Umum dan Humas BKKBN Propinsi Sulut Popy Wondal mengungkapkan terjadi peningkatan minat masyarakat, khususnya kaum pria untuk mengikuti program KB vasektomi ini.

Di bagian akhir wawancara Wondal menghimbau masyarakat untuk tidak ragu mengikuti program KB, karena program KB yang ada sekarang, khususnya di BKKBN Propinsi Sulut sudah menyesuaikan dengan kondisi tubuh dan kesehatan calon peserta KB tersebut.

(FerryTumimomor)

Read More

FELLY RUNTUWENE : PANSUS BUMD “COPY PASTE”

MITRAKAWANUAFM- Personil Komisi 3 dari fraksi Restorasi Nurani Untuk Keadilan Felly Runtuwene mengatakan Pansus BUMD bukanlah prakarsa dari komisi 2 melainkan “copy paste” dari Jawa Timur perihal Perda BUMD Jawa Timur Tahun 2012.

Lebih tegas lagi Felly mengatakan sejak awal dirinya sudah mencium ada yang tidak beres dengan Pansus BUMD ini, ditambah lagi dengan rencana mundurnya salah seorang personil fraksi Nurani untuk keadilan dari Pansus BUMD yang juga mulai merasakan hal yang sama dengan dirinya. Itulah mengapa dirinya menempatkan Pdt. Denny Sumolang dalam Pansus BUMD bukan Noldy Lamallo, itu karena ia sudah merasakan ada yang tidak beres dengan pansus ini.

Saat mau dirapatkan di Baleg dirinya sempat menanyakan kepada ketua komisi, tapi ketua komisi tidak tau apa apa. Felly mengatakan ia sudah tau ini dari mana, “ jangan hanya karena kepentingan satu dua orang lalu Gubernur dan Wakil Gubernur di korbankan..”, ujar Felly Runtuwene tegas.

Read More

BELUM SINKRON DENGAN KABUPATEN KOTA, POKJA MINTA PEMBAHASAN PANSUS ZONASI DITUNDA

MITRAKAWANUAFM- Belum sinkron dengan kabupaten kota menjadi alasan baru bagi Pokja Pansus Zonasi sehingga pembahasan Pansus Zonasi kembali tertunda. Hal tersebut terjadi saat pembahasan Pansus Zonasi baru saja di mulai. Berdasarkan alasan yang dikemukakan diatas Ketua Pokja Ir. Roy.O. Roring kembali meminta penundaan pembahasan karena baru akan mengundang Pemerintah Kabupaten Kota untuk membicarakan semua hal yang berkaitan dengan pembahasan, agar kedepannya tidak timbul masalah terkait Perda Zonasi ini.
 

Edwin Lontoh Ketua Pansus Zonasi mengatakan karena itu adalah permintan Pokja, Pansus memberikan waktu agar kedepannya tidak timbul masalah terkait Perda Zonasi ini. Saat ditanyakan oleh reporter Mitra Kawanua berapa lama waktu penbahasan pansus ini di jawab oleh “Elo” sapaan akrabnya, “lebih cepat lebih baik” ,ujar Edwin Lontoh.

Sementara itu Ketua Pansus BUMD yang juga Ketua Komisi II DPRD Sulut Teddy Kumaat mengatakan masalah sebenarnya ada Pokja itu sendiri. “Dulu alasan karena undang-undang padahal kita tahu sendiri undang-undang itu ada sebelum pansus ini ada, sekarang alasan belum sinkron dengan kabupaten kota, masalah sebenarnya ada pada pokja itu sendiri”, ujar Teddy. 

Saat ditanyakan apakah pansus kurang serius dalam pembahasan ini, di jawab “silahkan dijabarkan sendiri", ujar Teddy Kumaat sambil tersenyum. Dijadwalkan Pembahasan Pansus Zonasi ini kembali akan berlanjut pada senin pekan depan sesuai dengan permintaan Pokja yang di pimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Sulawsi Utara Roy.O. Roring yang baru saja menjabat Pj walikota Manado selama 5 bulan terakhir ini.

(RobbyKumaatMononimbar)

Read More

Kegiatan Reses Anggota Dewan Provinsi Sulut Ferdinand Mewengkang, Yonki Limen, dan Ketua Dewan Andrei Angouw

MITRAKAWANUAFM- Saat masa reses, 45 anggota dewan provinsi sulut mengadakan resesnya di dapil masing-masing. Begitu pula salah satu anggota dewan ferdinan mewengkang. Bertempat di Kelurahan Singkil II, Anggota Dewan Provinsi yang juga Ketua Komisi I Deprov Sulut Ferdinand Mewengkang melakukan Reses bersama dengan masyrakat yang ada di sana. dalam sesi dialog  sebagian besar permasalahan yang disampaikan warga adalah masalah tanah. Salah satunya adalah Yudi Barik salah seorang warga yang mempertanyakan tentang prona serta mengusulkan agar komisi II segera memanggil Badan Pertanahan untuk selanjutnya diadakan hearing terkait kinerja dari Badan pertanahan itu sendiri.

Menanggapi permasalahan warga yang disampaikan dalam reses tersebut Novi Mewengkanq mengatakan akan meneruskan aspirasi tersebut pada yang berkompeten dengan usulan-usulan tersebut.

Saat di wawancarai usai kegiatan secara gamblang Novi Mewengkang memaparkan kesimpulan hasil reses tersebut yang menurutnya di dominasi oleh masalah pertanahan.

Sementara itu Lurah Singkil II mengatakan masyarakat Singkil II berharap semua aspirasi yang diterima oleh Pak Novi dapat diteruskan pada walikota Manado, utamanya jalan yang di kebun kopi karena jalan tersebut adalah akses dari salah satu lingkungan ke lingkungan lainnya, selain itu jalan itu juga adalah salah satu akses jalan ke Asrama Haji.

Kegiatan reses itu di hadiri oleh masyarakat Kelurahan Singkil II bersama dengan tokoh tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Singkil II.

Sementara itu di tempat yang berbeda  personil dewan lainnya Yongki Limen mengadakan reses di Lorong Los Malalayang, dalam reses tersebut Yongki mengingatkan pada Pala (kepala lingkungan) agar membantu tugas BPS (Biro Pusat Statistik dalam pendataan terkait penyaluran raskin agar tepat sasaran pada warga yang benar benar membutuhkannya.

Personil dewan lainnya dari Partai Demokrat James Karinda mengadakan reses di Teling. Dalam reses tersebut menurut James salah satu hal yang di pertanyakan warga adalah terkait proyek-proyek di kota manado yang lebih banyak memperkerjakan tenaga kerja dari Makassar dan Jawa.

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw melaksanakan resesnya di Pulau Bunaken. Dalam reses tersebut warga yang ada di Pulau Bunaken mengeluhkan tentang air bersih yang sulit didapatkan di Pulau Bunaken.  Selain itu juga warga menyesalkan kondisi Taman Laut Bunaken yang di penuhi dengan sampah dan berharap pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lebih memperhatikan kondisi Taman Laut Bunaken. Karena menurut warga disana, Bunaken adalah ikon manado yang perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Sulawesi Utara.

Secara keseluruhan ke-45 Anggota Dewan melakukan resesnya di dapil masing -masing dan melakukan reses sebanyak 3 kali di masa reses yang pertama di tahun 2016 ini.

(RobbyKumaatMononimbar)

Read More