Hal tersebut di atas dikatakan oleh salah seorang perwakilan warga Humprey Titaley, "kami sudah sangat paham apa yang mereka sampaikan namun yang kami inginkan mereka memperjuangkan hak kami bukannya malah berbantah-bantahan dengan kami sampai mengatakan kami juga korban banjir dan kami juga tidak ada daftar saat penerima," ujar warga tersebut. "Kalau mereka tidak mendapat bantuan itu wajar, mereka kan banyak uang, sedangkan kami, siapa yang membantu kami kalu bukan pemerintah.
Tak usahlah berbantah-bantahan karena sebagai anggota dewan banyak sekali bantuan yang mengalir pada mereka, sedangkan kami dari mana lagi kalu bukan dari pemerintah," ujar warga tersebut pada MitraKawanuaFM saat diwawancarai. Seorang warga lainnya bernama Abdi mengatakan bawa dari 28 KK yang namanya keluar banyak yang tidak memenuhi syarat kami minta penyalurannya di "pending" sampai ada keadilan bagi sekitar 800 korban lainnya, "ungkapnya.
Sementara itu berdasarkan pantauan MitraKawanuaFM kemarin kedua legislator tersebut memang berusaha untuk menjelaskan mekanisme sebenarnya sesuai dengan apa yang mereka ketahui tapi justru disitulah justru terjadi pertentangan. Namun akhirnya diakhir pembicaraan Lineke Kotambunan berhasil menghubungi Camat Paal II untuk mem"pending" penyaluran sampai penerima benar benar akurat sesuai yang diinginkan warga.
(Robby)
0 komentar:
Posting Komentar
Thanks