Dewan Pers Gelar Sarasehan Di Manado Peserta Membludak

Mitrakawanuafm-Dewan Pers Indonesia melakukan Sarasehan Daerah dengan para jurnalis se-Sulawesi Utara.
Kegiatan yang mengambil tema “Tantangan Pers Daerah di Era Digitalisasi” dilaksanakan pada, Kamis (3/11) pagi, di Grand Kawanua Convention Center, Manado.

Tidak seperti biasanya kali ini animo para jurnalis untuk mengikuti Sarasehan ini sangat besar. Panitia bahkan harus menambah 3 lembar kertas folio untk mendata peserta yang terus berdatangan karena daftar hadir yang di sediakan sudah tidak cukup lagi untuk meregister peserta yang baru berdatangan itu.
Dihadiri Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE,Kapolda Sulut Irjen Pol Drs. Wilmar Marpaung,Mantan Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang,Walikota Bitung,Anggota Dewan Pers dan Insan Jurnalis se Sulut.

Dalam sambutannya Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, menyatakan bahwa, dengan tersedianya banyak anggaran-anggaran yang melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), membuka peluang penyimpangan anggaran yang dinikmati oleh wartawan-wartawan dan media yang tidak jelas keberadaannya alias abal-abal, sehingga Dewan Pers berencana untuk memverifikasi seluruh media termasuk media online, yang saat ini marak pertumbuhannya.
“Rencananya 9 februari 2017 pada hari pers di Ambon, kita akan mengumumkan seluruh media akan memakai logo yang menyatakan media tersebut telah terverifikasi oleh dewan pers, sehingga memudahkan masyarakat melihat mana media yang benar dan tidak,” ungkap Yosep Adi Prasetyo,ketua Dewan Pers.
Kegiatan yang di buka langsung oleh

Gubernur Sulut dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan Dewan Pers karena acara ini bisa diselenggarakan diibukota provinsi Sulut ini.

Sebelumnya, anggota Dewan Pers Sinyo Harry Sarundajang, yang juga mantan Gubernur Sulut, menyambut baik dengan diselenggarakannya kegiatan Sarasehan Dewan Pers yang dilaksanakan di Sulut.

“Ini kegiatan yang baik bagi perkembangan pers di Sulut, terlebih untuk menunjang program pemerintah yang sementara gencar mempromosikan pariwisata, serta membedakan mana media yang jelas dan tidak,” ungkap Sarundajang, yang mengaku dulu mempunyai cita-cita menjadi jurnalis.
Hal menarik dalam Sarasehan tersebut ketika Joice Bukarakombang wartawan senior Antara menanyakan perihal wartawan atau media  kontrakan yang hanya mengharapkan kerjasama dengan bagian kehumasan
diintansi pemerintah oleh salah seorang komisioner Dewan Pers dikatakan sebaiknya jurnalis seperti itu jangan mengaku jurnalis tapi mengakulah sebagai pewarta pemerintah.
" Bagi anda yang masih mengandalkan kerjasama dengan Humas di pemerintahan lantas itu membatasi independensi anda dalam menulis sebaiknya tak usah mengaku jurnalis tapi mengakulah sebagai pewarta Humas,"ujar Jimmy Silalahi.
(rmk)