Terkait Pemotongan Dana Transfer Daerah, Gubernur Sulut Bakal Kritisi Menkeu

MANADO – Kebijakan Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani terkait dengan pemotongan dana transfer daerah sebesar 26 persen, mendapat sorotan dari Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, SE. Dia berjanji akan mengkritisi kebijakan tersebut.

“Saya kebetulan belum bertemu dengan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, kalau ketemu saya akan kritisi kebijakan Menkeu ini,” janji mantan politisi Senayan ini, dihadapan peserta Forum Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto se- Sulawesi, Maluku dan Papua (Konreg PDRB Sulampua) yang dibukanya pada Minggu (21/08/2016) di Sintesa Peninsula Hotel Manado.

“Mengingat dana tersebut masih sangat kecil hanya 26 persen, sebaiknya pemerintah pusat jangan memotong dana trsanfer daerah tersebut, karena bertentangan dengan program Nawa Cita yang digulirkan Presiden Jokowi yaitu membangun dari pinggiran. Itu artinya bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan kedepan akan diprioritaskan di luar pulau jawa dengan kata lain, pembangunan diprioritaskan termasuk pada kawasan ini, kawasan Sulampua. Sedangkan dana sebesar  74 persen di gunakan oleh pemerintah pusat. Bagaimana daerah-daerah di kawasan Sulampua ini  bisa  berkreasi membangun sektor ekonominya guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional, kalau dana transfer saja hanya 26 persen, tapi dipotong lagi,” tegas Dondokambey, sembari menyebutkan, kawasan Sulampua paling banyak ruang dan semua ada sumber daya alam.

Pada kesempatan itu, Dondokambey juga menyampaikan kemajuan ekonomi Sulut lewat sektor pariwisata, hanya sebulan sebanyak 11 ribu turis asal Tiongkok (China) datang di Sulut. Industri pariwisata ini sangat cepat menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di daerah ini.

“Pariwisata di Kawasan Sulampua ibarat perawan yang belum di sentuh, tapi dikawasan lain sejak lama melakukannya,” ujar Donsokambey.

Menurutnya, walaupun share ekonomi kawasan Sulampua terhadap ekonomi nasional tidak sampai 10 persen di tahun 2015, namun  pertumbuhan ekonomi nasional malahan untuk Provinsi di pulau Sulawesi jauh berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional yang pada tahun 2015 sebesar 4,98 persen.

Dari data yang ada menunjukan bahwa di tahun 2015 hanya tiga Provinsi di kawasan Sulampua yang presentasi penduduk miskin dibawah rata-rata nasional (nasional 11,13 persen), bahkan ada beberapa Provinsi yang hampir mencapai 30 persen penduduk miskinya.

Kepala Bappeda Provinsi Sulut, Ir. Roy O Roring MSi menyampaikan tujuan Konreg ini untuk menindaklanjuti hasil keputusan Konreg PDRB se-Sulampua di Ternate Provinsi Maluku Utara akhir tahun lalu. Menyamakan konsep dan definisi, persepsi serta perspektif dalam rangka penyusunan jenis-jenis indikator, data dan informasi tentang potensi dan pembangunan sosial ekonomi provinsi se- Sulampua dan mengamati ketergantungan antar wilayah serta aksesibilitas dengan kawasan-kawasan regional lainnya.

(Gomanado.com)