PT. Radio Mitra Kawanua
Gedung Graha Jasa Group
Jl. Toar 59/61 - Manado | Kode Pos : 95112
Marketing : 0853 9888 2049 Peter (WA)
email : radio.mitrakawanua@yahoo.co.id


  • Radio Talk

    BPJS Ketenagakerjaan Manado | Disnaker Sulut | KSBSI Sulut

  • mitraONtheMOVE_Edisi OFFAIR

    Live dari Mega Trade Center with Suzuki Galesong Prima...

  • mitraFAMILY

    Growth in Character

  • Liputan RMK 91FM

    Gerakan Nasional "Save Our Littoral Life" di Pantai Malalayang

  • Gedung Radio Mitra Kawanua

    Radio Mitra Kawanua

  • Radio Talk

    BNN Kota Manado

  • Radio Talk

    BAPEDA Kota Manado

  • mitraFAMILY_Edisi OFFAIR

    Live dari Siloam Hospital Manado

  • mitraONtheMOVE

    Live dari Lion Hotel dan Plaza

  • Radio Talk

    Walikota Manado

  • MitraFAMILY

    Siloam Hospital Manado

  • Kru Mitra Kawanua FM bersama Narasumber

    Radio Mitra Kawanua

  • Kru Mitra Kawanua FM

    Radio Mitra Kawanua

Kamis, 23 Juni 2016

JAMES TUUK : TAHUN 2017 SULUT HARUS WTP LAGI




MITRAKAWANUAFM- Terkait Laporan Hasil Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terhadap penggunaan anggaran di lingkup pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara yang pada tahun ini kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), menurut James Tuuk harus kembali di raih pada tahun 2017 saat penilaian LHP untuk tahun 2016 ini. Karena menurut James Tuuk  itu adalah hal terpenting yang harus dilakukan oleh eksekutif dan legislatif Sulawesi Utara.


Menurut James Tuuk terkait banyaknya temuan tidak bisa di jadikan ukuran karena sudut pandang auditor dengan penyelenggara pengguna anggaran berbeda. Kalaupun ada ketidaksesuaian yang didapati oleh Badan Pemeriksa Keuangan, SKPD pasti punya hak jawab, ujar Tuuk saat di wawancarai oleh Mitra Kawanua FM usai paripurna penyampaian LHP oleh BPK RI beberapa waktu yang lalu. 
Baginya seketat apapun progres yang disampaikan oleh BPK bukanlah alasan untuk tidak lagi meraih WTP di 2017 nanti.

Seperti diketahui untuk kesekian kalinya Sulawesi Utara meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian. Menurut James Tuuk predikat WTP ini bukan berarti Sulawesi Utara ini bebas dari yang namanya korupsi. Baginya ini hanyalah fungsi kontrol yang memang harus dijalankan oleh BPK dalam hal pegawasan penggunaan keuangan di lingkup pemerintahan. 

Tidak segan segan dirinya mengakui dalam beberapa kesempatan masih ada  “oknum SKPD” yang bersifat seperti bandit yang tanpa perasaan menggunakan uang yang sebenarnya menjadi hak rakyat hanya untuk memperkaya diri mereka sendiri.

(RobyKumaatMononimbar)

Selasa, 21 Juni 2016

Patung Bunda Maria "Terbesar Di Dunia" akan di Bangun di Tetempangan Hill






MITRAKAWANUAFM- Tetempangan Hill akhir-akhir ini menjadi buah pembicaraan masyarakat kawanua. Secara geografis lokasi ini berada di Desa Koha, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Salah satu lokasi wisata yang penuh potensi ini, memang belum sepenuhnya tergarap secara sempurna.  Adalah Wenny Lumentut yang merupakan pemilik dari lokasi ini memiliki "visi" terhadap Tetempangan Hill tersebut

Wenny Lumentut yang juga di kenal sebagai Legislator di Dewan Provinsi Sulut kepada sejumlah media yang di undang khusus ke lokasi Tetempangan Hill, mengatakan dirinya percaya bahwa tempat ini dianugrahkan Tuhan untuk memberkati Sulawesi Utara. Wenny juga memiliki rencana jika Tuhan berkenan, dirinya akan membangun "Patung Bunda Maria Terbesar di Dunia" di tempat tersebut.




Menurut informasi saat ini patung Bunda Maria tertinggi di dunia adalah Patung Bunda Maria Assumpta, yang berada di komplek wisata religi Gua Maria Kerep, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, dengan memiliki ketinggian 23 meter dengan ketinggian penopang 19 meter, yang apabila ditotal menjadi 42 meter. Ini merupakan patung Bunda Maria tertinggi di dunia. Patung yang dibangun dengan sistem bongkar pasang ini mengalahkan ketinggian patung Bunda Maria di Bulgaria dengan memiliki ketinggian 32 meter. Di kepala Patung Bunda Maria Assumpta dihiasi replika tujuh pancaran sinar yang menggambarkan Sapta Duka Bunda Maria. Patung ini mengarah ke timur menghadap matahari terbit, menggambarkan bahwa patung Bunda Maria ini menyinari semua orang, baik orang jahat maupun orang baik.




Semua turis yang akan masuk ketempat tersebut akan disambut dengan tarian maengket, musik bambu, dan juga kabasaran”. Bukan itu saja, Wenny yang juga dikenal sebagai Wakil Ketua Dewan Provinsi Sulut ini berencana akan membangun villa dan tempat penataran di tempat tersebut.

"Pokoknya patung Bunda Maria yang akan dibangun di sini lebih tinggi dari patung Garuda Wisnu Kencana yang ada di Bali " papar Wenny Lumentut pada media yang mewawancarainya.

Frangky Kowaas, salah seorang atlit terjun payung senior sulut yang telah berlaga di kancah internasional punya pendapat tersendiri terhadap Tetempangan Hill ini. Franky mengatakan lokasi ini sebagai ”The one of the Best in the World”. Franky menilai potensi tetempangan hill kedepannya untuk dijadikan ikon pariwisata dan tempat olahraga paralayang sangat menjanjikan. Menurutnya ia sebagai atlit terjun payung yang sudah "go internasional" sudah mengunjungi hampir semua lokasi ketinggian di seluruh dunia dan Puncak Tetempangan ini adalah salah satu yang terbaik di dunia," ujarnya.





Semoga Tetempangan Hill menambah warna pariwisata dari Sulawesi Utara untuk Indonesia.

(RobbyKumaatMononimbar)

Kamis, 16 Juni 2016

MAURITS MANTIRI: SEPANJANG TIDAK MERUGIKAN RAKYAT KECIL KAMI PASTI KOMPROMI DENGAN PERDA ZONASI

MITRAKAWANUAFM - Wakil Walikota Bitung Maurits Mantiri saat menerima kunjungan dari pokja dan pansus Perda Zonasi yang di pimpin oeh Ketua Pansus Edwin Lontoh mengatakan yang paling utama dari Perda zonasi ini adalah kepentingan rakyat Sulawesi Utara. Sepanjang tidak merugikan Rakyat Kecil Pemerintah Kota Bitung akan tetap kompromi dengan perda ini.

Saat ditanyakan apa yang menjadi kepentingan dari pemerintah Kota Bitung yang dititipkan pada Pansus , dijawab oleh wakil walikota bahwa secara nasional kepentingan kami sama, yang paling pokok menurut Mantiri adalah infrasruktur Pariwisata yang ada di daerah pesisir karena menurutnya pariwisata dapat mempercepat penyelesaian permasalahan kemiskinan.

Diketahui dalam rangka mengecek sejauh mana kinerja pokja zonasi dalam mensosialisasikan rencana perda zonasi ini, pansus beserta pokja mengadakan tatap muka dengan pemerintah kota beserta SKPD yang terkait dengan perda zonasi ini untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka terkait perda zonasi, sekaligus juga mensinkronkan langsung dengan pihak pemerintah Kota Bitung hal-hal yang nantinya berpotensi menghambat penerapan perda ini.

(RobyKumaatMononimbar)

Rabu, 15 Juni 2016

Sejumlah Kepala Desa di Pulau Bangka Sambangi Deprov Sulut Dukung PT. MMP

MITRAKAWANUAFM- Sejumlah Kepala Desa yang ada di Pulau Bangka menyambangi Deprov Sulut untuk memberi pernyataan sikap bahwa mereka mendukung beroperasinya PT. Mikgro Metal Perdana (MMP) di Pulau Bangka. Menurut mereka keberadaan atau beroperasinya PT. MMP kedepannya jusuru akan menbantu masyarakat di sekitar Pulau Bangka. Menurut mereka kalau bijih besi tersebut tidak di eksplorasi justu akan menimbulkan masalah di depan hari buat masyarakat Pulau Bangka. Hal tersebut dikatakan oleh Maria Antoni salah satu tokoh masyarakat Desa Ehi, salah satu desa di sekitar Pulau Bangka.

Salah satu warga yang selalu memprovokasi warga desa yang bernama Maria Tarmen adalah bukan warga yang tinggal di seputaran Pulau Bangka, namun menurut Antoni selalu memprovokasi warga di seputaran Pulau Bangka untuk menolak keberadaan PT. MMP.  Intinya dikatakan oleh Maria Antoni sebagian besar masyarakat sudah mendukung dan menerima PT. MMP untuk menjalankan aktifitasnya di Pulau Bangka.

Sementara itu salah satu kepala Desa yang hadir, saat ditanyakan apakah  karena sebagai kepala desa mereka lebih berpihak pada PT. MMP, dirinya mengatakan apa yang mereka lakukan sudah sesuai jalur. Menurutnya semuanya sudah dalam proses, "kalau memang diijinkan pemerintah mari kita hormati, tidak usahlah berdemonstrasi atas nama warga," lanjut dia.

Diketahui beberapa hari sebelumnya sekelompok masyarakat yang mengaku warga pulau Bangka melakukan demonstrasi menolak PT. MMP beroperasi di wilayah mereka. Anehnya berdasarkan pengakuan Kepala Desa Wence Yohan mengatakan bahwa dulu waktu dirinya masih melakukan demo menolak pulau Bangka, dia sempat kaget melihat bahwa yang datang melakukan demo sebagian besar bukan warga pulau Bangka, ujarnya pada sejumlah media yang mewawancarainya.

(RobyKumaatMononimbar)  

Kapolresta Manado : Terkait Tunggakan Perkara, Saya akan Kumpulkan Semua Penyidik untuk Gelar Perkara

MITRAKAWANUAFM- Kapolresta Manado Suprayino saat di tanyai terkait tunggakan perkara yang belum terselesaikan di jaman kapolres yang lama, secara tegas menyatakan dirinya akan mengumpulkan semua penyidik untuk menggelar perkara mana saja yang belum terselesaikan dan apa saja kendalanya. Ini akan di gelar satu persatu dengan harapan kasus kasus tersebut bisa terselesaikan.

Saat ditanyakan terkait tindak pidana kasus pemerkosaan  sadis yang berkasnya sudah P 21, namun belum di rekonstruksi di jawab oleh Kapolresta akan melihat keadaan di lapangan. Menurut Kapolres rekonstruksi secara teknis kalau memungkinkan akan di lakukan karena menurutnya tanpa rekonstruksi juga bisa. 
Yang penting menurut Kapolres adalah barang bukti dan saksi harus ada, terkecuali jaksa yang memnta harus ada rekonstruksi  pasti akan digelar. Demikian pernyataan Kapolres yang baru sebulan menjabat sebagai Kapolresta Manado.

Hal-hal lain yang ditanyakan oleh wartawan pada Kapolres usai acara Buka Puasa bersama Kapolresta Manado bersama anak anak yatim piatu dan umat muslim di kota Manado Selasa,14 Juni 2016, adalah terkait kasus pengaduan dugaan penipuan oleh nasabah Koperasi STAR UP dijawab oleh Kapolres kalau memang ada nasabah Star UP yang merasa tertipu atau mengalami kerugian, silahkan laporkan kepada pihak Kapolresta. Pihaknya pasti akan menindaklanjuti, tapi kalau ada kesepakatan dengan pihak pengelola koperasi silahkan selesaikan dengan pihak pengelola sepanjang ada itikad baik dari pengelola, ujar Kapolresta.

(RobyKumaatMononimbar)

Komisi I Deprov Sulut Lakukan Evaluasi Dengan Mitra Kerja

MITRAKAWANUAFM- Komisi I Deprov Sulut mulai hari Jumat hingga Senin kemarin melakukan evaluasi terhadap kinerja mitra kerja mereka di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. Dari evaluasi tersebut Ketua Komisi I Ferdinand Mewengkang mengatakan capaiannya mencapai 30% baik fisik maupun keuangannya.

Hal hal yang dibahas dalam evaluasi tersebut adalah pembangunan gedung, permasalahan warga negara keturunan sanger Filipina yang ada di wilayah perbatasan, begitu juga dengan status hukum dari aset-aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta beberapa permasalahan "tapal batas" daerah yang sampai saat ini belum diselesiakan diantaranya tapal batas Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Selatan.

Hal menarik lainnya yang terjadi saat evaluasi tersebut saat personil komisi I James Tuuk menanyakan sudah sejauh mana pekerjaan gedung dewan yang baru, yang pekerjaannya belum kunjung selesai namun anggarannya terus membengkak. James Tuuk juga menanyakan kepada Kepala Bagian Umum Lucky Senduk apakah benar semua penambahan tersebut karena kebutuhan atau hanya karena ada "titipan" dari pihak pihak tertentu.

(RobyKumaatMononimbar)

Rencana Pemasangan "Chip" pada Pejabat Eselon II Mitra oleh Bupati James Sumendap di Apresiasi Decky Palinggi



MITRAKAWANUAFM- Legislator dari Partai Golkar dari Dapil Minsel-Mitra yang juga sebagai wakil ketua komisi I Deprov Sulut Decky Palinggi saat di mintai tanggapannya oleh MitraKawanuaFM mengapresiasi terkait rencana pemasangan "Chip" untuk pejabat khususnya eselon II di Minahasa Tenggara oleh Bupati Mitra James Sumendap. 

“KDP” sapaan akrabnya mengatakan kalau memang itu benar itu adalah terobosan yang baru dan menurutnya itu adalah suatu bentuk pengawasan yang sangat baik karena di manapun Bupati berada bisa tetap mengontrol kinerja jajarannya lewat gadget yang dia punya, tukasnya disela sela rapat evaluasi antara komisi I Deprov Sulut bersama dengan mitra kerja mereka di ruang rapat I gedung dewan provinsi Sulut Senin,13 juni 2016.

Dikatakan olehnya bahwa secara pribadi dirinya sangat mendukung  rencana Bupati Minahasa Tenggara tersebut dan kalau jadi dilaksanakan mungkin itu yang pertama kalinya di seluruh Indonesia.

Diketahui seperti di lansir oleh Tribun, edisi 29 Mei 2016 rencana pemasangan "chip" ini di cetuskan oleh Bupati Mitra James Sumendap dalam rangka meningkatkan disiplin kerja ASN khusunys Pejabat Eselon II di kabupaten Mnahasa Tenggara.

(RobyKumaatMononimbar)

Senin, 13 Juni 2016

Netty Pantouw Harap Tidak Ada anggota Dewan Terlibat Kesalahan dalam Pengerjaan Gedung DPRD Baru

MITRAKAWANUAFM- Personil Komisi I DPRD Sulut dari Fraksi Partai Demokrat Netty Agnes Pantouw saat evaluasi dengan mitra kerja komisi 1 mempertanyakan apakah ada temuan terkait lambatnya pengerjaan gedung DPRD Provinsi yang baru. Hal ini dijawab oleh Praseno Hadi Kepala Inspektorat Sulawesi Utara bahwa memang ada temuan dan sudah di informasikan pada semua pihak yang terkait dengan pekerjaan gedung baru tersebut. Namun sayangnya menurut Praseno hal tersebut tidak segera di tindak lanjuti oleh pihak terkait dengan pekerjaan gedung dewan itu sendiri.


Hal yang menarik dari pernyataan Netty Pantouw saat sejumnlah media mewawancarainya adalah pernyataannya yang mengatakan  adalah,  “dirinya berharap tidak ada anggota dewan yang terlibat dalam kesalahan pengerjaan gedung dewan yang baru tersebut".

Sementara itu saat ditanyakan soal keengganan Praseno Hadi untuk memebeberkan temuan apa saja yang didapati oleh BPK dan berapa besaran kerugian yang ditimbulkan, Netty Pantouw mengatakan agar media menunggu hasil dari pemeriksaan itu sehingga inspektorat tidak terkesan mendahului. Saat ditanyakan lagi apakah inpektorat tidak terkesan menyembunyikan data, dijawab oleh Netty bahwa dalam menjalankan tugas juga harus menghormati orang lain apalagi sebagai pejabat dalam menyampaikan hal-hal yang terkait dengan tupoksi mereka.

Seperti diketahui dimulai sejak Jumat, 10/6-2016 Komisi I DPRD Prov Sulut mengadakan evaluasi bersama mitra kerja mereka dengan melakukan evaluasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan, dan inspektorat dan Badan Perbatasan Daerah Terpencil dan Terluar Sulawesi Utara. 

(RobyKumaatMononimbar)

Ini 4 Aspek Yang Harus Di tanamkan Sejak Dini Untuk Memberantas Korupsi Menurut Jerry Massie

MITRAKAWANUAFM- Ketua Gerakan Indonesia Anti Korupsi Dewan Pimpinan Daerah Sulawesi Utara DR. Jerry Massie dalam suatu diskusi publik yang diadakan pada Jumat,10/6-2016 disalah satu rumah kopi di bilangan Tanjung Batu mengatakan sangat mendukung langkah pemerintah untuk memberantas korupsi lewat dunia pendidikan dengan memberlakukan kurikulum pemberantasan korupsi dan juga narkoba di semua jenjang persekolahan mulai dari usia dini, tingkat dasar, menengah, dan tinggi.

DR. Jerry Massie dalam diskusi publik tersebut juga mengatakan ada 4 penting  yang harus ditanamkan sejak dini untuk melawan korupsi yaitu, aspek hukum, aspek moral, aspek sosial kultural, dan aspek edukasi.

Diskusi publik itu sendiri diikuti beberapa media yang ada di kota Manado serta sejumlah LSM dan pegiat anti Korupsi yang ada di kota Manado dan hasil dari diskusi publik ini, menurut DR Jerry Massie akan langsung direkomendasikan pada salah satu Staff kepresidenan Presiden Repulik Indonesia Joko Widodo.

(RobyKumaatMononimbar)

Jumat, 10 Juni 2016

Buntut Kekerasan Terhadap Demo 1 Juni lalu, GMKI dan GAMKI lakukan Aksi Demo



MITRAKAWANUAFM - Massa Mahasiswa GMKI dan GAMKI yang berjumlah ratusan / diikuti forum senior serta simpatisan GMKI dan GAMKI / menggelar aksi Demo di Gedung Dewan Kota Manado Kamis, 9 Juni 2016 kemarin // Massa Mahasiswa akhirnya diterima oleh Anggota Dewan yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kota Manado-Richard Sualang / di dalam gedung Dewan Kota Manado //    

Di dalam gedung / Ketua GMKI Kota Manado Hizkia Sembel membacakan pernyataan sikap / antara lain mengajak seluruh elemen mahasiswa / pemuda dan masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi narkoba / mengecam dan mendesak pimpinan DPRD Kota Manado dan Ketua Fraksi Demokrat / untuk memberikan sanksi terhadap oknum anggota dewan Cicilia Londong yang telah terbukti menggunakan dan menyimpan narkoba sejak dua bulan lalu / mengecam tindakan brutal oknum aparat kepolisian / Satpol PP / dan staff DPRD Kota Manado terhadap mahasiswa kader GMKI Manado di hari lahirnya Pancasila 1 juni 2016 lalu //

Demo Mahasiswa juga meminta Walikota Manado mencopot kepala Satpol PP dan sekretaris dewan / atas pembiaran terhadap tragedi berdarah yang dilakukan oleh sejumlah oknum Satpol PP dan Staf DPRD Kota Manado //

(FerryTumimomor)