PT. Radio Mitra Kawanua
Gedung Graha Jasa Group
Jl. Toar 59/61 - Manado | Kode Pos : 95112
Marketing : 0853 9888 2049 Peter (WA)
email : radio.mitrakawanua@yahoo.co.id


  • Radio Talk

    BPJS Ketenagakerjaan Manado | Disnaker Sulut | KSBSI Sulut

  • mitraONtheMOVE_Edisi OFFAIR

    Live dari Mega Trade Center with Suzuki Galesong Prima...

  • mitraFAMILY

    Growth in Character

  • Liputan RMK 91FM

    Gerakan Nasional "Save Our Littoral Life" di Pantai Malalayang

  • Gedung Radio Mitra Kawanua

    Radio Mitra Kawanua

  • Radio Talk

    BNN Kota Manado

  • Radio Talk

    BAPEDA Kota Manado

  • mitraFAMILY_Edisi OFFAIR

    Live dari Siloam Hospital Manado

  • mitraONtheMOVE

    Live dari Lion Hotel dan Plaza

  • Radio Talk

    Walikota Manado

  • MitraFAMILY

    Siloam Hospital Manado

  • Kru Mitra Kawanua FM bersama Narasumber

    Radio Mitra Kawanua

  • Kru Mitra Kawanua FM

    Radio Mitra Kawanua

Kamis, 06 Oktober 2016

Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Oknum Kadis Terus Bergulir di Polda Sulut

Mitrakawanuafm- Perkembangan kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum Kadis di Pemkot Manado yang kasusnya terus bergulir di Polda Sulut mulai memasuki babak baru.

Sofyan Yosadi & Yul Takaliuang diwawancara Media di Mapolda Sulut
Pada Senin (3/9) dilakukan gelar perkara kasus pelecehan anak perempuan dibawah umur yang diduga dilakukan oknum Kadis di Pemkot Kota Manado. Setelah cukup lama menunggu akhirnya Sofyan Jimmy Yosadi pengacara korban dan Yul Takaliuang dari Komda Perlindungan Anak Daerah akhirnya membeberkan hasil dari gelar perkara tersebut.

Menurut pengacara korban Sofyan Jimmy Yosadi setelah melalui pertarungan & debat ilmiah berupa aturan hukum maka diputuskan kasus dalam tahap "Lidik" belum akan dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti seperti kasus-kasus sebelumnya.

Lanjut dikatakan oleh Yosadi, korban dan keluarga juga pengacara akan diberikan SP2HP yang intinya kasus masih perlu waktu pendalaman dalam tahap lidik.
 "Kami bersyukur sebab secara internal, perkiraan kami dari prosentasi para perwira Polda Sulut dari Reskrim, Paminal, Hukum dan Propam dan semua yang hadir 80 % cukup memberi argumentasi ilmiah bahwa harus ada pendalaman terhadap kasus ini dan jangan cepat mengambil kesimpulan menghentikan perkara.

Sebagai pengacara korban & keluarga berterima kasih karena terus diberi ruang utk memberi saran, informasi, permohonan dalam gelar perkara tersebut. Diantaranya kami bersedia demi mendukung upaya maksimal pihak penyidik dengan menghadirkan saksi ahli, juga mendesak diadakan pemeriksaan ulang dengan agenda konfrontir terhadap korban & terlapor oknum Kadis, tes kebohongan.
"Kami mendorong agar ada penambahan saksi baru & petunjuk serta dihadirkan saksi ahli psikolog forensik yang akan menguatkan sebagai salah satu alat bukti berupa surat," jelas yosadi panjang lebar pada awak media.

Banyak hal lain yang oleh Yosadi dan Yul Takaliuang dari hasil gelar perkara tersebut, termasuk mengajak agar semua orang mempunyai perspektif yang sama terhadap anak yang menjadi korban untuk dilindungi sebagaimana amanat konstitusi & UU serta Pidato Presiden RI di bulan Mei 2016 bahwa kejahatan terhadap anak adalah kejahatan luar biasa yang harus dilakukan upaya penanganan yang luar biasa pula.

Pada bagian akhir wawancara keduanya menyampaikan ungkapan terima kasih kepada rekan-rekan media yang turut mengawal kasus ini disamping menjalankan tugas sebagai jurnalis yang mencari berita.
 "Waktu masih panjang, pertarungan semakin terbuka terima kasih kepada sahabat aktivis pejuang Komda Perlindungan Anak Sulut Bu Jull Takaliuang Kita masih diberi ruang & waktu untuk terus berjuang.
"Kebenaran akan memperoleh tempat, Keadilan harus terus diperjuangkan .. Fiat Justitia Ruat Coelum," papar Sofyan Yosadi pada semua media yang menghadiri gelar perkara tersebut.

(rmk)

Rabu, 05 Oktober 2016

SEMINAR BISNIS OMSET MILYARAN YANG PUNYA JALAN JALAN

Sukses adalah dimana Persiapan dan kesempatan dapat bertemu / Mari raih sukses anda dengan menghadiri / Seminar BISNIS OMSET MILYARAN YANG PUNYA JALAN JALAN // Satu-satunya  Seminar yang akan membongkar semua rahasia Berbisnis Omset Milyaran Per Bulan // Pada hari Jumat / 7 Oktober 2016  Hotel Aston Jalan Sudirman No.128 Manado // sesi pertama jam 2 siang sesi kedua  jam 6 sore.

Dalam seminar ini / Bapak Hariyadi /seorang praktisi bisnis / dan Direktur dari PT.Anugrah Jaya Wisata/ akan berbagi :
  1. Bagaimana membuka usaha Beromset Milyaran/ dengan cara mudah
  2. Dengan sistem tercanggih / One Windows System / atau Satu Layar untuk semua maskapai  
  3. Bagaimana cara membuat Paket Tour ke Bangkok Pattaya / untuk 4 hari 3 malam / dengan modal hanya 3 jutaan /
  4. Bagaimana memasarkan Puluhan Paket Tour laku dalam waktu 60 menit
  5. Bagaimana Mencari tiket Air Asia Super Super Murah
Segera daftarkan diri anda dengan format SMS / Kawanua (spasi) NAMA (spasi)Sesi / kirim ke 08-222-1219-888 / sekali lagi ke 08-222-1219-888  // Harga Tiket Masuk Rp 100.000, Namun Untuk 30 orang pendaftar pertama GRATIS & Dapatkan Doorprice CD Audiobook Gratis senilai Rp 500.000,- “ Bagaimana Menjual Puluhan Paket Tour Laku dalam 60 Menit “

Ikuti dan terlibat langsung dalam Talk Show bersama Bapak Hariyadi, Rabu, 5 Oktober 2016, jam 9 pagi, hanya di Radio Mitra Kawanua

Persiapkan diri anda untuk Sukses Sekarang “Tuhan Berkati”

Spektakuler..!! Di Lepas Walikota Manado DR.GS.Vicky Lumentut Defile IYD Undang Decak Kagum Warga Manado


Suasana Stadion Klabat saat perayaan Ekaristi Menandai dibukanya IYD

Mitrakawanuafm- Spektakuler !!! itu kata yang tepat di berikan untuk penyelenggaraan event Indonesia Youth Day 2016 di Manado yang rangkaian kegiatannya diawali dengan defile yang di lepas oleh Walikota Manado DR.GS.Vicky Lumentut dari lapangan KONI Manado dan finish di stadion Klabat Manado pada Selasa, 4/10-2016.

Event yang diikuti oleh sekira 37 keuskupan di seluruh Indonesia dan juga dihadiri oleh utusan dari negara luar seperti Timor Leste dan Malaysia ini, benar benar merebut perhatian masyarakat bkota Manado yang turut merasakan kemeriahan dari perhelatan IYD ini.

Masyarakat Kota Manado yang merasakan kemeriahan IYD ini memberi apresiasi pada Orang Muda Katolik yang telah melaksanakan acara ini. Hal itu tergambar saat defile peserta sekaligus arak-arakan Salib dari 37 Paroki seluruh Indonesia yang mengikuti IYD ini walaupun mengakibatkan kemacetan namun tanggapan positif masyarakat justru mengemuka seperti yang dikatakan oleh seorang ibu di seputaran Jalan Sam Ratulangi yang mengatakan
 "Baru kali ini ada arak arakan yang benar-benar menghibur karena semua peserta defile punya kreasi yang menghibur masyarakat yang menyaksikannya,"ujar ibu tersebut.

Adapun defile peserta IYD di lepas langsung oleh Walikota Manado DR. GS.Vicky Lumentut. Saat diberikan kesempatan memberikan sambutan sebelum melepas defile tersebut mengatakan bahwa semua OMK peserta IYD ini secara otomatis telah menjadi warga Manado dan Sulut.
"Semoga semua peserta bisa merasakan keindahan dan kenyamanan Sulawesi Utara khususnya Kota Manado, tidak usah sungkan sungkan karena disini "Torang samua ciptaan Tuhan,"ujarnya disambut dengan tepuk tangan ribuan peserta defile.

Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey SE terlihat duduk dibarisan depan di panggung kehormatan bersama dengan Mgr Y.Suwatan bersama dengan dua orang Kardinal yang langsung datang Vatican untuk mengikuti kegiatan ini. Dalam sambutannya Gubernur Olly Dondokambey mengajak seluruh orang muda Katolik beserta semua umat Katolik untuk terus menjaga keutuhan dan kedamaian dalam bingkai kebersamaan untuk mewujudkan Indonesia yang bermartabat,"ujar Gubernur dihadapan puluhan ribu umat Katolik yang memadati Stadion Klabat malam itu.


Setibanya di Stadion Klabat ribuan umat Katholik sudah menanti rombongan defile dan nuansa kebersamaan semakin terasa saat ribuan orang muda Katolik yang sebelumnya tidak saling kenal saling menyapa seakan sudah saling mengenal sebelumya. Salah seorang Tokoh Pemuda Sulawesi Utara Pnt.Gino Languyu mengatakan IYD adalah perhelatan akbar yang pernah ada di Sulawesi Utara dan nilai positif dari kegiatan ini adalah nilai nilai kebersamaan yang dihembuskan lewat kebersamaan yang saling bahu-membahu antara semua golongan agama maupun denominasi,"ini mengajarkan pada seluruh warga Indonesia bahwa Kebersamaan sebagai umat yang semuanya ciptaan Tuhan adalah diatas segala- galanya,"ujarnya pada Mitrakawanuafm.

Salah seorang peserta IYD bernama Tika yang berasal dari keuskupan Semarang mengaku kagum dengan penyambutan orang muda Kristen di Sulut yang menurutnya mengagumkan," sangat ramah dan bersahabat belum lagi toleransi antar umat beragama di Sulut hebat kata Tika,"ketika di daerah lain menonjolkan perbedaan Sulut menunjukkan sesuatu yang benar benar beda, Pokoknya dua jempol buat toleransi umat beragama diSulut,"ujar Tika sambil tersenyum manis.

Adapun peserta defile pada sore itu melibatkan sekira 3000 orang  belum lagi sekira 20.000 orang yang siap menyambut peserta defile di stadion Klabat. Pada umumnya kreasi tarian daerah masing masing peserta yang paling ditonjolkan saat defile seperti peserta peserta dari NTT dan Papua dengan tarian khas mereka yang lebih mengutamakan gerakan kaki yang begitu lincah sedangkan peserta dari Jawa dan Kalimantan serta Sumatra lebih mengutamakan keluwesan badan. Sedangkan Keuskupan Manado yang di wakili 3 keuskupan yaitu Keuskupan Manado, Palu dan Gorontalo yang di kawal oleh penari Cakalele.

Kemegahan juga terasa dalam perhelatan akbar saat malam hari tiba kilasan lighting dan laser yang disiapkan oleh panitia semakin membuat acara yang
mempertemukan seluruh Orang Muda Katolik di seluruh Indonesia ini semakin meriah.

Menandai dibukanya perayaan IYD usai defile semua peserta defile maupun semua umat Katolik yang sudah menunggu di stadion Klabat mengikuti Ibadah Perayaan Ekaristi.

(rmk)

Selasa, 04 Oktober 2016

Pemprov Jabar Syaratkan Mahasiswa Penerima Beasiswa Hapal 5 Juz Al Quran, Bagaimana dengan Non-Muslim?

Bandung - Beredar melalui pesan berantai surat pemberitahuan mengenai syarat penerima beasiswa Pemprov Jawa Barat di Universitas Padjadjaran (Unpad). Salah satu syarat menjadi sorotan, yaitu penerima bea siswa harus hapal 5 juz Alquran.

Surat itu dikeluarkan Unpad pada 27 September lalu. Isinya pengumuman mengenai beasiswa yang diberikan Pemprov Jabar bagi mahasiswa S1, S2, dan S3. Sejumlah persyaratan beasiswa dicantumkan yaitu harus KTP Jawa Barat, prestasi akademik berupa IPK, prestasi non akademik seperti olahraga, seni, sains, teknologi, hafalan 5 juz Al Qur-an. Kuota mahasiswa S1 sebanyak 45, S2 7 orang, dan S3 4 orang.

Dikonfirmasi mengenai hal ini, Staf Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Disdik Jabar Hendra Sudrajat membenarkan bahwa isi surat itu merupakan pedoman dari Disdik Jabar terhadap Unpad sebagai penyalur beasiswa. Dia menyatakan soal hafalan 5 juz Alquran bukan persyaratan inti.

"Jadi hafal Al Qur-an itu bukan persyaratan inti, tetapi hanya alternatif saja," kata Hendra di kantornya, Jalan Radjiman Selasa (4/10/2016).

Hendra menjelaskan bagi mahasiswa yang tidak hapal 5 juz Alquran atau yang non muslim bisa masuk dalam kategori berprestasi lainnya seperti di bidang olahraga, seni, sains, teknologi, budaya dan komunikasi.

"Jadi kalau ada yang hafal lima juz, dia berhak dapat beasiswa. Begitu juga yang berprestasi di bidang akademik dan non akademik lainnya," tutur dia

Ia menuturkan persyaratan inti yang harus dipenuhi oleh peserta beasiswa yakni penerima memiliki KTP atau KK berdomisili di Jawa Barat. Sebab, sambung dia, selain warga Jabar tidak bisa menerima bantuan tersebut.

"Ini kan bantuan dari Pemprov Jabar, bukan pihak swasta. Jadi khusus untuk warga Jabar," ucap dia.

Program beasiswa Pemprov Jabar tengah dalam tahap persiapan anggaran. Namun, pihaknya sudah memberikan informasi perihal beasiswa tersebut kepada setiap lembaga pendidikan tinggi yang telah bekerjasama untuk program ini. Ada 17 perguruan tinggi negeri dan swasta di Jabar yang menyalurkan beasiswa Pemprov Jabar.

(Detik.com)

Senin, 03 Oktober 2016

"Remehkan" Instruksi Wawali Manado, Pengusaha "Cuttingan" di Liwas Paal II Kembali Lakukan Aktifitas

Mitrakawanuafm - Aktifitas "cuttingan" di Liwas, Kelurahan Paal II Lingkungan 1, Senin (3/10) terpantau masih berjalan. Hal ini memberi kesan pengusaha "cuttingan" tersebut pandang enteng dengan perintah langsung Wakil Walikota Manado Moor Bastian dalam sidak beberapa waktu lalu, yang memerintahkan pengusaha yang melakukan cuttingan menghentikan aktivitas mereka. Hal ini dikarenakan longsoran akibat aktifitas cuttingan menyebabkan rusaknya rumah warga dan rumah ibadah di lokasi tersebut.

sidak Wawali Manado di Liwas beberapa waktu lalu

Hal tersebut diketahui media ini karena laporan warga yang langsung bereaksi serta melaporkan hal tersebut pada pihak kepolisian. Saat ditanyakan warga, pengembang mengatakan aktifitas mereka sudah dilaporkan serta diketahui oleh camat Paal 2 Rein Heydemans.

Pihak Polsek Tikala langsung merespon laporan tersebut dengan mendatangi lokasi serta mengadakan pembicaraan dengan pihak pihak yang bermasalah.

Dari pembicaraan tersebut akhirnya disepakati pihak pengembang akan segera mengganti kerugian yang dialami warga serta membenahi lingkungan sekitar yang sudah-sudah rusak akibat proyek tersebut.  "Ko Titi" perwakilan dari pengembang mengakui bahwa mereka siap mengganti kerugian yang dialami warga. "Kami sudah meminta dari keluarga yang merasa di rugikan data terkait kerugian apa saja yang mereka akibat dari cuttingan yang kami lakukan," ujarnya dihadapan warga dan pihak kepolisian dan pemerintah setempat yang diwakili oleh Pala Lingkungan I Kelurahan Paal 2 Frangky Wawolumaya.

Camat Paal Reyn Heydemans saat dikonfirmasi terkait hal tersebut mengatakan tidak pernah memberi Izin pengembang untuk kembali melakukan cuttingan, "saya hanya memerintahkan untuk meratakan apa yang mereka sudah gali," paparnya pada media.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Hery Saptono juga mengiyakan apa yang dikatakan oleh camat. "Kami tidak pernah memerintahkan melanjutkan cuttingan, kami hanya menginstruksikan untuk meratakan apa yang sudah mereka cutting," tutur Hery Saptono.

(rmk)

Demi Penghematan, Arab Saudi Pakai Kalender Masehi

Jakarta - Pemerintah Arab Saudi menerapkan sistem kalender Gregorian atau Masehi dalam pembayaran gaji pegawai negeri. Perubahan dari kalender Hijriah ke Masehi ini berlaku sejak Sabtu (1/10).

Dilansir dari Gulfnews yang mengutip situs berita Sabq, dengan pengadopsian sistem kalender Masehi ini, sistem penggajian pegawai negeri pun jadi sama dengan kebanyakan sistem penggajian di sektor swasta. Model penggajian ini membuat pegawai negeri kehilangan 11 hari kerja oleh sebab perbedaan jumlah hari antara kalender Hijriah dan Masehi.

Perubahan ini adalah bagian dari sejumlah keputusan pemerintah yang bertalian dengan upaya penghematan keuangan. Pada pekan lalu pemerintah melakukan rapat kabinet yang dipimpin oleh Raja Salman bin Abdulaziz. Dalam rapat itu, kabinet memutuskan untuk menghemat sejumlah pengeluaran di sektor pelayanan publik. Termasuk di dalamnya, memotong gaji menteri sebesar 20 persen dan 15 persen gaji Dewan Syuro.

Bonus tahunan pada Tahun Baru Hijriah, yang jatuh mulai 2 Oktober, juga ditiadakan. Begitu juga pembaruan atau perpanjangan kontrak kerja tidak akan ada kenaikan gaji.

Pemerintah menambahkan, pemberian bonus, tunjangan, atau pembatalan, pengubahan, dan penangguhan fasilitas keuangan, kepada pegawai negeri, akan disesuaikan dengan kategorisasi mereka. Cuti tahunan bagi para menteri juga dikurangi, dari 42 hari menjadi 36 hari.

Di bawah aturan baru ini, pegawai negeri tidak akan menerima tunjangan transport selama libur dan bila tak menggunakan 60 hari dayoff selama tahun berjalan, dayoff itu akan hangus.

Itu diberlakukan bagi semua pegawai negeri, berdasarkan kewarganegaraannya. Termasuk militer.

Al-Arabiya melansir, setidaknya ada 5 keputusan pemerintah yang mengubah kehidupan di Arab Saudi mulai tahun baru ini. Termasuk soal perubahan kalender dan pemotongan gaji tadi.

Mulai hari Minggu (2/10), tarif visa single entry ke negara itu adalah 2.000 Riyal (sekitar US$ 533). Tapi bagi yang pertama kali berkunjung, termasuk yang menjalankan ibadah haji atau umrah, tak dikenakan visa.

Denda juga diterapkan bagi pelanggar lalu lintas. Pelanggaran pertama, mobil ditahan 15 hari dan denda 20.000 Riyal. Pelanggaran kedua, mobil ditahan 30 hari dan denda 40.000 Riyal. Jika masih membandel dan melanggar lagi untuk kali ketiga, mobil disita dan didenda 60.000 Riyal serta ancaman pidana.

(CNNIndonesia.com)

India Ternyata Juga Terapkan “Tax Amnesty", Bagaimana Hasilnya?

Sama seperti Indonesia, India juga ternyata tengah memberlakukan program pengampunan penghindaran pajak alias tax amnesty.
Kebijakan tersebut berlaku selama empat bulan dan secara resmi berakhir pada Jumat, 30 September 2016 lalu.
Mengutip BBC, Senin (3/10/2016), dari kebijakan amnesti pajak tersebut, India berhasil mengumpulkan puluhan ribu orang wajib pajak yang mendeklarasikan total harta lebih dari 9,5 miliar US dollar (sekitar Rp 123 triliun) atas penghasilan dan aset yang selama ini tidak pernah dilaporkan.


Menurut Menteri Keuangan Arun Jaitley, sebanyak 64.275 deklarasi berhasil terkumpul. Wajib pajak yang mengikuti program amnesti pajak tersebut ditawarkan imunitas dari tuntutan, sebagai ganti pembayaran pajak, dana tebusan, dan biaya tambahan lainnya.
Diestimasikan, pemerintah bisa memperoleh setidaknya hampir 4,5 miliar US dollar dari skema tersebut. Penghasilan yang tidak dideklarasikan merupakan permasalahan besar di India.
Pada awal tahun 2016 ini, Pemerintah India menghubungi setidaknya 700.000 orang wajib pajak yang diduga melakukan penghindaran pajak dan mendesak mereka untuk mendeklarasikan penghasilan dan aset mereka.
Para wajib pajak tersebut pun diyakinkan bahwa mereka tidak akan dikejar-kejar oleh otoritas pajak kalau mereka mendeklarasikan harta dan membayar uang tebusan.
Salah satu kelompok yang mengikuti amnesti pajak ini adalah kelompok pemilik usaha boga di pinggir jalan di Mumbai yang disebutkan mereka mendeklarasikan hampir 7,5 juta US dollar.
Namun, dari harta yang dilaporkan peserta tax amnesty di negara ini, disebutkan bahwa jumlah tersebut tidak termasuk jumlah harta yang disimpan di perbankan Swiss maupun di negara surga pajak lainnya.
Investigator pemerintah menduga, jumlah harta yang disimpan di dua tempat itu mencapai kira-kira 500 miliar US dollar. Pada periode pemilu tahun 2014, Perdana Menteri Narendra Modi menyatakan janjinya untuk memberantas korupsi dan “uang hitam” tersebut.
Dalam kicauannya di jejaring sosial mikroblog Twitter, Modi menyatakan program amnesti pajak yang dilakukan pemerintahannya berhasil.
Menurut Modi, dana yang diperoleh dari amnesti pajak adalah kontribusi besar terhadap transparansi dan pertumbuhan ekonomi. Dana tersebut akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat India.
Otoritas pajak di India berada di bawah tekanan setelah dokumen kontroversial Panama Papers muncul pada April 2016 lalu, yang menguatkan opini tentang banyaknya warga kaya dan berkuasa menggunakan tax haven untuk menyembunyikan kekayaan mereka. Sekitar 500 warga India masuk daftar pada dokumen Panama Papers.

(Kompas.com)

Total Harta Tax Amnesty Ribuan Triliun, Sri Mulyani : Potensi "Ekonomi Bawah Tanah" Sangat Besar

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, capaian program tax amnesty menggambarkan besarnya volume dari aktivitas ekonomi dan nilai-nilai aset  yang selama ini tidak laporkan kepada negara.
Harta-harta tersebut merupakan potensi pajak yang selama ini tidak seluruhnya mampu disentuh oleh otoritas pajak nasional yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.
Berdasarkan data Ditjen Pajak yang dikutip Kompas.com pukul 10.00 WIB hari ini, total harta tax amnesty yang dilaporkan mencapai Rp 3.620 triliun dengan Rp 2.352 triliun di antaranya merupakan harta yang berasal dari dalam negeri.
Pertanyaan, kok bisa ribuan triliunan tidak tersentuh?
Sri Mulyani mengakui adanya keterbatasan sumberdaya untuk menyentuh potensi pajak yang sangat besar di dalam negeri yang selama ini menjadi ekonomi bawah tanah atau ekonomi yang tidak tercatat.
"Ditjen Pajak memiliki staf yang terbatas dan anggaran yang terbatas. Oleh karena itu (kami) harus menggunakan sumberdaya itu secara strategis untuk menggali potensi (penerimaan pajak)," ujar Menkeu di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jumat (30/9/2016) malam.
Saat ini, total pegawai pajak di Direktorat Jenderal Pajak sekitar 35.000 orang. Dari jumlah itu, pegawai pemeriksa pajak hanya berjumlah 4.500 orang. Jumlah itu sangat timpang bila dibandingkan jumlah 25 juta wajib pajak yang miliki NPWP.
Adapun untuk anggaran, Ditjen Pajak mendapatkan pengalokasian dana Rp 7,46 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016.
Namun, pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam menilai ada masalah serius dari ketidakmampuan otoritas pajak menyentuh potensi objek pajak. Masalah yang dimaksud yakni kelengkapan dan keakuratan data.
Indonesia memang menganut self assessment system yang berarti wajib pajak diberi kepercayaan untuk mengungkapkan sendiri harta-hartanya dalam SPT sesuai dengan aturan yang ada.
Namun Ditjen Pajak memiliki kewenangan untuk menguji apakah wajib pajak telah melaksanakan kewajiban pajaknya dengan benar atau tidak, termasuk kewajiban pengungkapan harta.
"Akan tetapi Ditjen Pajak harus punya data yang lengkap untuk dapat melaksanakan kewenangannya dalam menguji kewajiban perpajakan itu," kata dia.
Sementara itu Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA ) Yustinus Prastowo mengungkapkan besarnya harta deklarasi tax amnesty di dalam negeri menunjukkan rapuhnya sistem perpajakan nasional.
Ia menyarankan pemerintah untuk memanfaatkan momentum tax amnesty untuk reformasi perpajakan, termasuk memperbaiki data wajib pajak dan mentransformasi kelembagaan di Ditjen Pajak.
Transformasi itu meliputi peningkatan akuntabilitas pengelolaan pajak, kompetensi SDM, dan integritas para petugas pajak. "Administrasi yg harus lebih simpel, mudah dan murah. Lalu pelaksanaan aturan yang berkepastian, termasuk memberikan hak atau fasilitas kepada wajib pajak," kata Yustinus.
Dalam 3 bulan pertama program tax amnesty, Ditjen Pajak sudah mendekatkan banyak data termasuk wajib pajak baru yang selama ini tidak memiliki NPWP. Basis data pajak yang baru setelah program tax amnesty akan dipergunakan untuk mengidentifikasi potensi pajak.
Dengan begitu, pemerintah yakin proyeksi penerimaan pajak akan berlandaskan basis data yang solid dan kredibel pada tahun-tahun ke depan.

(Kompas.com)

Siaap Hebat-kan Sulut, Steven Kandouw Terpilih Ketua Iluni - Harley Mangindaan Wakil Ketua



Mitrakawanuafm- Bertekad membantu pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang mengayomi dan memberi sumbangsih dan komitmen yang teguh buat masyarakat Sulut beberapa tokoh masyarakat baik dari kalangan eksekutif maupun swasta yang merupakan alumni Universitas Indonesia mengadakan Musyawarah wilayah perdana wilayah Sulut Ikatan Alumni UI Sulut yang digelar Sabtu (1/10) yang bertempat di hotel Sintesa Peninsula Manado.

Pengurus ILUNI SULUT Foto bersama usai pelantikan
Wakil Gubernur Sulut Steven.O.E.Kandouw akhirnya terpilih sebagai ketua dalam Muswil perdana tersebut sedangkan Mantan Wakil Walikota Manado Harley Mangindaan terpilih sebagai Wakil ketua bersama dengan Jimmmy Ringkuangan (Karo umum Setdaprov Sulut), Prof Grace Kandouw,Dr Ferol Warouw, Dr Veronika Kumurur, Prof Treesje Londah, Dr Steven Sentinuwo, dr Melke Tuwoindila,Dr Ricky Rengkun, Dr Jani Bernadus,Dr Heny Pratiknyo,Vicky Lantang dan dr Eka Yudha.Sedangkan yang terpilih sebagai Sekretaris adalah Ir Pangkie Pangemanan,Msi, sedangkan Bendahara adalah Dr Een Walewangko.

Harley Mangindaan saat di mintai tanggapannya terkait ILUNI ini mengatakan selain menjembatani pertukaran Informasi antara sesama alumnus UI ILUNI juga diharapkan mampu memberi sumbangsih nyata untuk kemajuan Sulawesi Utara ke depan, hal yang sama juga dikatakan oleh Wakil Gubernur pada semua alumnus.
"Mari kita tunjukkan karya nyata kita lewat Wadah ILUNI ini untuk membangun Sulawesi Utara yang lebih baik dan sejahtera,"ujarnya dihadapan semua alumnus yang hadir saat itu.

(rmk)




Sabtu, 01 Oktober 2016

Gelar Dialog Publik "Komunitas Pers Manado" Rekom Mantap OD-SK Untuk Gubernur Olly Dondokambey


Mitrakawanuafm- Perhelatan PON telah usai dengan hasil 1 emas dan 8 perunggu buat kontingen Sulawesi Utara.

Merujuk hasil yang memprihatinkan dari kontingen Sulawesi Utara dalam perhelatan tersebut Komunitas Pers Manado di bawah pimpinan Alex Mellese mengadakan dialog Publik yang bertemakan "Menghebatkan Kembali Olahraga Di Sulut".

Nara Sumber Dialog Publik Menghebatkan Kembali Olahraga Di Sulut

Dialog Publik yang diselenggarakan di Hotel Minahasa pada tanggal 30 September tersebut diikuti oleh sejumlah media yang tergabung dalam Komunitas Pers Manado beserta media lainnya yang ada di Kota Manado. Tampil sebagai Nara sumber dalam dialog tersebut adalah dari unsur politisi yang diwakili oleh Reynaldo Heydemans dan Paulus Sembel serta dari unsur media yang diwakili oleh Hairil Paputungan,Friko Polii,Wolter Papar dan Inyo Rumondor yang di pandu oleh Raymond "kex" Mudami.

Dari dialog yang berlangsung santai tapi tetap serius tersebut banyak tercetus hal hal yang menyebabkan mundurnya prestasi Sulut dalam PON Jabar baik yang di sampaikan oleh Nara sumber maupun peserta dialog diantaranya yang dikatakan oleh Friko Poli yang mengatakan betapa Hebatnya Sulawesi Utara yang menghasilkan 1 medali emas dengan biaya 17 Milyar rupiah.

Candaan dari Friko ini sontak mengundang reaksi para peserta dialog publik tersebut seperti Inyo Rumondor yang tak kalah sengitnya menantang Gubernur Olly Dondokambey untuk mundur dari Ketua Umum Koni agar lebih fokus pada pemerintahan dan menyerahkan urusan KONI pada yang lebih berkompeten untuk mengurusnya serta menantang Olly juga untuk memulai dari sekarang janjinya untuk membina lebih intens semua cabang olahraga untuk lebih berprestasi pada PON berikutnya.

Adapun rekomendasi dari dialog Publik ini adalah Mantap OD-SK yang artinya Mantap (Organisasi,Dana,Sistem dan Kepedulian) akan di serahkan oleh Komunitas Pers Manado langsung pada Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey untuk ditindaklanjuti demi kemajuan olahraga di Sulawesi Utara.

(rmk)