James Karinda, Fani Legoh : Plt Rektor UNIMA Cacat Hukum

MITRAKAWANUAFM - Ketua serta Sekretaris Komisi IV Deprov Sulut James Karinda dan Fani Legoh menyoroti Plt Rektor Unima yang menurut keduanya cacat hukum. Karinda mengatakan menjadi kebiasaaan pusat yang selalu memanfaatkan permasalahan di daerah untuk menempatkan wakil mereka di daerah. Menurut  James saat di wawancarai oleh Media di ruang kerjanya di Komisi IV Deprov Sulut, Senin,23 Mei 2015, Unima harus dipimpin oleh putra daerah, namanya saja universitas manado tapi di pimpin oleh orang dari luar, apalagi dia sudah terpilih secara demokratis, jadi “harus" di lantik, .

Senada dengan James Karinda, Fani Legoh Sekretaris Komisi IV juga mengatakan bahwa Penunjukan Plt Rektor Unima cacat hukum, sudah jelas diatur dalam Permen Dikti No I Thn 2015 pasal 11 ayat 1 yang intinya mengatakan apabila terjadi pemberhentian rektor sebelum masa jabatannya berakhir, Menteri menetapkan salah satu pembantu rektor untuk meneruskan sisa masa jabatan rektor. Menurut Fani persoalan rektor terpilih bermasalah yang sama dengan rektor yang diberhentikan itu masalah nanti, yang penting di lantik dulu rektor terpilih.

Sementara itu pendapat sedikit berbeda dikemukakan akademisi Jerry Massie mengatakan bahwa walaupun secar yuridis formal hal tersebut sudah di atur dalam Pemen Dikti No I Thn 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor, bisa saja Kemenristekdikti mempunyai pertimbangan lain, apalagi menurutnya jajaran setingkat dibawah rektor juga diduga terkontaminasi dengan permasalahan yang dialami oleh rektor, maka untuk menjaga situasi tetap kondusif Kemenristek Dikti melakukan kebijakan lain.

Lanjut menurut Jerry Massie putusan menteri ini sifatnya situasional di mana menteri juga harus menjaga agar suasana tetap kondusif, sebab bagaimanapun menurut Jerry Massie merekalah yang punya otoritas. 

Tapi yang pasti apapun yang terjadi terkait Unima, dirinya sependapat dengan James Karinda dan Fani Legoh ini adalah tamparan keras untuk dunia pendidikan di Sulawesi Utara dan berharap ini jadi pelajaran agar kedepannya tidak terulang lagi, sehingga kualitas pendidikan di Sulawesi Utara akan terus meningkat. 

(RobyKumaatMononimbar)

Read More

Sipil Dilarang Menggunakan Atribut "Turn Back Crime", Sanksi Pidana Menanti

MITRAKAWANUAFM - Beredar luasnya atribut "TurnBack Crime" yang dikenakan masyarakat umum, ternyata mengundang perhatian pihak kepolisian. Seperti yang di lansir dari AntaraNews, Senin, 23 Mei 2016, Kapolri Jendral Badrodin Haiti dikabarkan telah mengeluarkan surat larangan masyarakat atau sipil menggunakan atribut berkenaan dengan "TurnBack Crime".

Jenis baju yang dilarang itu, pakaian berwarna biru dongker bertuliskan Trun Back Crime disertai tulisan polisi atau atribut Polri. Jenis baju ini dikhususkan hanya untuk anggota Polri dan petugas Interpol

Bahkan bagi masyarakat yang melanggar larangan tersebut akan terkena sanksi pidana kurungan selama tiga bulan. Larangan ini di keluarkan karena aribut tersebut sering disalahgunakan bahkan untuk memperlancar tindak kejahatan.

Sebut saja ada kasus di Lampung dimana anggota Brimob gadungan yang terlibat dalam kasus pencurian dengan pemberatan spesialis mengincar sasaran sepeda motor, dengan modus operandi berkeliling mencari target anak di bawah umur yang tengah mengendarai sepeda motor. Tersangka mencuri sepeda motor dengan mengaku sebagai anggota Brimob, dengan berbekal baju kaos bertuliskan "Turn Back Crime".

Dengan bermodalkan kaos itu, pelaku berkeliling mencari target anak-anak di bawah umur yang berkendaraan sepeda motor, setelah mendapatkan target, pelaku langsung menanyakan kelengkapan surat kendaraan dan jika tidak ada lalu mengambil sepeda motor tersebut.

(MitraKawanuaFM/AntaraNews)

Read More

OHLERS : IJIN UNTUK PENAMBAHAN INDOMARET DAN ALFAMARET UNTUK SEMENTARA DIHENTIKAN

MITRAKAWANUAFM- Menjamurnya retail Indomaret dan Alfamaret ternyata mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Manado. Seperti dikatakan Kaban BP2T Julises Ohlers untuk perijinan Indomaret dan Alfamaret secara aturan pihaknya menerima untuk permohonan untuk usaha, tapi mengingat adanya beberapa keluhan dari masyarakat sehingga saat ini dihentikan dulu ijin untuk penambahan Indomaret dan Alfamaret.

Ohlers yang diwawancarai belum lama ini juga mengungkapkan akan diadakan kajian untuk melihat apakah masih layak atau tidak penambahan Indomaret dan Alfamaret dan juga akan diundang instansi teknis untuk mengadakan rapat dalam rangka penghentian sementara perijinan Indomaret dan Alfamaret.
(FerryTumimomor) 

Read More

"Kebablasan", Itu kata ASN untuk sebagian personil "Satgas Gempita"

MITRAKAWANUAFM - Pernyataan Walikota GS Vicky Lumentut saat peresmian Kantor Camat Tikala tentang "SATGAS GEMPITA"  Sabtu  21/4-2016, memantik  reaksi  dari beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya diruang lingkup pemerintahan Kota Manado.

Saat memberikan sambutan Walikota mengatakan dirinya membaca di sejumlah media banyak yang mengeluhkan kinerja dari SATGAS GEMPITA.  Ada yang mendukung, namun ada juga yang sinis mengatakan, "apa ini beking-beking ini? ". Setelah walikota telusuri yang "ba bataria" ini ternyata mereka yang dapa tangka oleh Tim SATGAS GEMPITA. So dorang ini yang terima gaji dari rakyat mar malas datang di kantor.

Pernyataan diatas ternyata memantik reaksi sejumlah ASN, mereka mengatakan inisiatif Pak Walikota membentuk SATGAS GEMPITA patut diapresiasi, namun saat turun lapangan ada beberapa personil yang kebablasan dalam menjalankannya tugas. Ada beberapa personil seperti orang yang tidak beretika saat turun sidak sampai main ancam.

Harus di ingat ada beberapa ASN yang "Tupoksi"-nya sewaktu waktu harus turun langsung kepada masyarakat, atau dalam kondisi tertentu tiba tiba kami harus pulang kerumah karena anak sakit atau ada halangan lain. Bersamaan dengan itu SATGAS GEMPITA datang sidak ke kantor lantas disaat bersamaan kami di telepon harus ada di kantor. Disitulah kadang terjadi beda persepsi antara SATGAS dan ASN yang kena sidak. ".. Ada beberapa tugas di kantor yang tidak bisa didelegasikan, jadi harus kami yang menghandel, jadi tolong jangan langsung menjustifikasi bahwa kami jalan jalan pada jam kerja atau tidak disiplin..' ujar salah satu ASN.

"Sekali lagi ada kondisi kondisi tertentu yang mengharuskan kami harus ada diluar kantor saat jam kerja, bisa karena Tupoksi bisa juga karena sesuatu yang sifatnya mendadak," ujar sumber yang namanya dirahasiakan oleh media yang menulis berita ini.

"Saya pribadi dalam menjalankan tugas sangat fleksibel kalau ada warga yang sangat membutuhkan tanda tangan, saya juga membuka pintu rumah saya walaupun itu sudah di luar jam kerja" , ujarnya lagi.

Pun saat mewawancarai beberapa ASN lainnya mereka sangat mendukung program Walikota mengenai SATGAS GEMPITA tapi tolong jangan kebablasan dalam menjalankan tugas apalagi sampai ada yang main ancam. Jangan karena kinerja dari segelintir Personil satgas yang "kebablasan" dalam menjabarkan tugasnya, niat baik Pak Walikota dalam mengontrol kinerja ASN ternodai, ujar sumber tersebut.

(RobbyKumaatMononimbar)

Read More

TERKAIT PENCOPOTAN REKTOR UNIMA, YONGKI LIMEN KATAKAN REKTOR "TIDAK WARAS"

MITRAKAWANUAFM- Terkait dengan pencopotan Rektor Unima Tondano, Prof DR Pilotus Tuerah DEA, oleh Menristekdikti beberapa waktu lalu perihal penyalahgunaan aturan kuliah kelas jauh yang diadakan Unima Tondano, mendapat tanggapan serius dari salah satu anggota legislator DPRD Sulut, Yongkie Limen.

Menurut politisi yang diusung oleh partai berlambang beringin ini dibukanya kuliah kelas jauh oleh sang rektor jelas-jelas sudah menyalahi aturan. "..Pasti pak rektor tahu aturan, kalau memang melanggar yang jelas kan jangan diadakan kelas jauh," ujarnya.

Limen juga menyayangkan efek dari diberlakukannya kuliah kelas jauh, karena menurutnya hal ini tentunya merugikan mahasiswa yang ikut dalam kelas jauh tersebut.

"Yang jadi problem mahasiswa yang sudah memiliki ijazah, ijazah mau dikemanakan," ungkap Limen.

Disentil mengenai adanya jurusan yang tidak diakui oleh Dikti, yaitu jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Limen mengatakan kalau sang Rektor sudah tidak waras alias gila. " Pak Rektor kan tau aturan, berarti beliau tidak waras alias gila ", sudah tau melanggar aturan kok diadakan itu gila namanya, " ujar Yongki pada awak media saat diwawancarai di ruang kerjanya di Komisi 4 Deprov Sulut, Jumat, 20 Mei 2016. Ia berharap kasus ini bisa diungkap secara tuntas, agar tidak ada lagi mahasiswa yang dirugikan

(RobbyKumaatMononimbar)

Read More

KAPOLRI SAMBANGI SULUT, POLDA SULUT RENCANA NAIK TIPE A

MITRAKAWANUAFM- Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, hari ini, Jumat, 20 Mei 2016, dalam kunjungan kerjanya di Polda Sulawesi Utara di jadwalkan akan melakukan beberapa kegiatan di wilayah kerja Polda Sulawesi Utara. Hal ini di sampaikan oleh Kapolda Sulawesi Utara saat Konferensi Pers terkait Kunjungan Kapolri tersebut di Ruang Rapat Utama Polda Sulut beberapa hari yang lalu.

Terkait kunjungan tersebut Kapolda mengatakan Polda Sulut Akan mengerahkan sekitar 500 personil polisi untuk mengantisipasi gangguan yang bisa terjadi dalam kunjungan Kapolri tersebut. Saat ditanyakan apakah kunjungan Kapolri tersebut erat kaitannya dengan rencana beralihnya Polda Sulut dari Polda Tipe A menjadi Polda Tipe B, Kapolda Wilmar Marpaung menjawab, ..”kita lihat saja nanti apa yang akan disampaikan Kapolri dalam kunjungannya..”.

(RobbyKumaatMononimbar)

Read More

VASEKTOMI MULAI JADI PILIHAN PRIA YANG INGIN BER- KB

MITRAKAWANUAFM - Di kalangan masyarakat, Program Keluarga Berencana lebih di kenal khusus kaum wanita saja. Meskipun Progran KB untuk pria seperti vasektomi sudah ada, namun kaum pria masih enggan melakukannya. Untuk itulah saat ini pemerintah mulai mengalakkan kembali Program Keluarga Berencana untuk pria.  Pemerintah melalui BKKBN Provinsi Sulut saat ini gencar memperkenalkan kembali Program KB untuk kaum Pria yang dinamakan MOP (Medis Operasi Pria) atau yang lebih dikenal dengan Vasektomi. 

Seperti dijelaskan dr. Yano Manarisip, salah satu dokter yang biasa menangani operasi vasektomi. Saat diwawancarai oleh reporter Radio Mitra Kawanua, dirinya mengatakan kalau produk KB ini masuk dalam Produk KB Mantap, yang artinya pasangan suami istri sudah mantap untuk tidak ingin memiliki anak lagi.

Kepala Staf Bagian Umum dan Humas BKKBN Propinsi Sulut Popy Wondal mengungkapkan terjadi peningkatan minat masyarakat, khususnya kaum pria untuk mengikuti program KB vasektomi ini.

Di bagian akhir wawancara Wondal menghimbau masyarakat untuk tidak ragu mengikuti program KB, karena program KB yang ada sekarang, khususnya di BKKBN Propinsi Sulut sudah menyesuaikan dengan kondisi tubuh dan kesehatan calon peserta KB tersebut.

(FerryTumimomor)

Read More

FELLY RUNTUWENE : PANSUS BUMD “COPY PASTE”

MITRAKAWANUAFM- Personil Komisi 3 dari fraksi Restorasi Nurani Untuk Keadilan Felly Runtuwene mengatakan Pansus BUMD bukanlah prakarsa dari komisi 2 melainkan “copy paste” dari Jawa Timur perihal Perda BUMD Jawa Timur Tahun 2012.

Lebih tegas lagi Felly mengatakan sejak awal dirinya sudah mencium ada yang tidak beres dengan Pansus BUMD ini, ditambah lagi dengan rencana mundurnya salah seorang personil fraksi Nurani untuk keadilan dari Pansus BUMD yang juga mulai merasakan hal yang sama dengan dirinya. Itulah mengapa dirinya menempatkan Pdt. Denny Sumolang dalam Pansus BUMD bukan Noldy Lamallo, itu karena ia sudah merasakan ada yang tidak beres dengan pansus ini.

Saat mau dirapatkan di Baleg dirinya sempat menanyakan kepada ketua komisi, tapi ketua komisi tidak tau apa apa. Felly mengatakan ia sudah tau ini dari mana, “ jangan hanya karena kepentingan satu dua orang lalu Gubernur dan Wakil Gubernur di korbankan..”, ujar Felly Runtuwene tegas.

Read More

BELUM SINKRON DENGAN KABUPATEN KOTA, POKJA MINTA PEMBAHASAN PANSUS ZONASI DITUNDA

MITRAKAWANUAFM- Belum sinkron dengan kabupaten kota menjadi alasan baru bagi Pokja Pansus Zonasi sehingga pembahasan Pansus Zonasi kembali tertunda. Hal tersebut terjadi saat pembahasan Pansus Zonasi baru saja di mulai. Berdasarkan alasan yang dikemukakan diatas Ketua Pokja Ir. Roy.O. Roring kembali meminta penundaan pembahasan karena baru akan mengundang Pemerintah Kabupaten Kota untuk membicarakan semua hal yang berkaitan dengan pembahasan, agar kedepannya tidak timbul masalah terkait Perda Zonasi ini.
 

Edwin Lontoh Ketua Pansus Zonasi mengatakan karena itu adalah permintan Pokja, Pansus memberikan waktu agar kedepannya tidak timbul masalah terkait Perda Zonasi ini. Saat ditanyakan oleh reporter Mitra Kawanua berapa lama waktu penbahasan pansus ini di jawab oleh “Elo” sapaan akrabnya, “lebih cepat lebih baik” ,ujar Edwin Lontoh.

Sementara itu Ketua Pansus BUMD yang juga Ketua Komisi II DPRD Sulut Teddy Kumaat mengatakan masalah sebenarnya ada Pokja itu sendiri. “Dulu alasan karena undang-undang padahal kita tahu sendiri undang-undang itu ada sebelum pansus ini ada, sekarang alasan belum sinkron dengan kabupaten kota, masalah sebenarnya ada pada pokja itu sendiri”, ujar Teddy. 

Saat ditanyakan apakah pansus kurang serius dalam pembahasan ini, di jawab “silahkan dijabarkan sendiri", ujar Teddy Kumaat sambil tersenyum. Dijadwalkan Pembahasan Pansus Zonasi ini kembali akan berlanjut pada senin pekan depan sesuai dengan permintaan Pokja yang di pimpin oleh Kepala Bappeda Provinsi Sulawsi Utara Roy.O. Roring yang baru saja menjabat Pj walikota Manado selama 5 bulan terakhir ini.

(RobbyKumaatMononimbar)

Read More

Kegiatan Reses Anggota Dewan Provinsi Sulut Ferdinand Mewengkang, Yonki Limen, dan Ketua Dewan Andrei Angouw

MITRAKAWANUAFM- Saat masa reses, 45 anggota dewan provinsi sulut mengadakan resesnya di dapil masing-masing. Begitu pula salah satu anggota dewan ferdinan mewengkang. Bertempat di Kelurahan Singkil II, Anggota Dewan Provinsi yang juga Ketua Komisi I Deprov Sulut Ferdinand Mewengkang melakukan Reses bersama dengan masyrakat yang ada di sana. dalam sesi dialog  sebagian besar permasalahan yang disampaikan warga adalah masalah tanah. Salah satunya adalah Yudi Barik salah seorang warga yang mempertanyakan tentang prona serta mengusulkan agar komisi II segera memanggil Badan Pertanahan untuk selanjutnya diadakan hearing terkait kinerja dari Badan pertanahan itu sendiri.

Menanggapi permasalahan warga yang disampaikan dalam reses tersebut Novi Mewengkanq mengatakan akan meneruskan aspirasi tersebut pada yang berkompeten dengan usulan-usulan tersebut.

Saat di wawancarai usai kegiatan secara gamblang Novi Mewengkang memaparkan kesimpulan hasil reses tersebut yang menurutnya di dominasi oleh masalah pertanahan.

Sementara itu Lurah Singkil II mengatakan masyarakat Singkil II berharap semua aspirasi yang diterima oleh Pak Novi dapat diteruskan pada walikota Manado, utamanya jalan yang di kebun kopi karena jalan tersebut adalah akses dari salah satu lingkungan ke lingkungan lainnya, selain itu jalan itu juga adalah salah satu akses jalan ke Asrama Haji.

Kegiatan reses itu di hadiri oleh masyarakat Kelurahan Singkil II bersama dengan tokoh tokoh agama dan tokoh masyarakat yang ada di Kelurahan Singkil II.

Sementara itu di tempat yang berbeda  personil dewan lainnya Yongki Limen mengadakan reses di Lorong Los Malalayang, dalam reses tersebut Yongki mengingatkan pada Pala (kepala lingkungan) agar membantu tugas BPS (Biro Pusat Statistik dalam pendataan terkait penyaluran raskin agar tepat sasaran pada warga yang benar benar membutuhkannya.

Personil dewan lainnya dari Partai Demokrat James Karinda mengadakan reses di Teling. Dalam reses tersebut menurut James salah satu hal yang di pertanyakan warga adalah terkait proyek-proyek di kota manado yang lebih banyak memperkerjakan tenaga kerja dari Makassar dan Jawa.

Ketua DPRD Sulut Andrei Angouw melaksanakan resesnya di Pulau Bunaken. Dalam reses tersebut warga yang ada di Pulau Bunaken mengeluhkan tentang air bersih yang sulit didapatkan di Pulau Bunaken.  Selain itu juga warga menyesalkan kondisi Taman Laut Bunaken yang di penuhi dengan sampah dan berharap pemerintah Provinsi Sulawesi Utara lebih memperhatikan kondisi Taman Laut Bunaken. Karena menurut warga disana, Bunaken adalah ikon manado yang perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Sulawesi Utara.

Secara keseluruhan ke-45 Anggota Dewan melakukan resesnya di dapil masing -masing dan melakukan reses sebanyak 3 kali di masa reses yang pertama di tahun 2016 ini.

(RobbyKumaatMononimbar)

Read More